Page 210 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

bersifat ad hoc (sementara). Badan penyelenggara yang bersifat tetap ada
di level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan durasi waktu selama
5 tahun. Sementara badan yang bersifat ad hoc berada di level kecamatan,
kelurahan/desa dan TPS dengan durasi waktu pekerjaan yang bervariasi
antara satu tahun hingga beberapa hari pekerjaan sesuai dengan tahapan
pemilu yang melekat menjadi tugas badan ad hoc tersebut. Meskipun KPU
sudah menetapkan bahwa seorang anggota badan ad hoc tidak boleh
menjabat lebih dari dua kali, maka hal ini bukanlah mudah untuk merekrut
orang batu untuk menjadi Anggota KPPS, PPS dan PPK. Beban pekerjaan
badan ad hoc yang ternyata diluar dugaan dalam pemilu serentak 2019 ini
terlalu banyak, maka kebutuhan standar rekrutmen untuk badan ad hoc pun
dirasakan perlu didorong.

Untuk membentuk badan penyelenggara pemilu tersebut, KPU melakukan
pengaturan terkait dengan proses dan mekanisme seleksi penyelenggara
pemilu. UU Pemilu mengatur seleksi penyelenggara pemilu ke dalam empat
bentuk tahapan, yaitu:

1. Tahapan pendaftaran yang terdiri dari: pengumuman pendaftaran
melalui media massa, penerimaan pendaftaran, dan penelitian berkas
administrasi;
2. Tahapan seleksi yang terdiri dari: seleksi tertulis, tes psikologi, tes
kesehatan, dan wawancara;
3. Penetapan hasil seleksi oleh tim seleksi dengan jumlah dua kali dari
jumlah Anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang
dibutuhkan;
4. Uji kelayakan dan penetapan anggota penyelenggara pemilu terpilih
oleh KPU RI.

KPU melakukan aktivitas rekrutmen ini secara simultan manakala ada
Anggota komisioner di satu Provinsi atau kota yang sudah berakhir masa
jabatannya dan saat bersamaan harus ada pembentukan badan
penyelenggara ad hoc yang dilakukan secara bersamaan. Meski demikian,
yang menjadi catatan penting dalam tahapan rekrutmen adalah bagaimana
KPU dapat menghadirkan Anggota KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota
dan petugas ad hoc yang memiliki integritas, bersikap profesional dan dapat
bekerja penuh di bawah tekanan. Hal ini perlu disampaikan manakala posisi
penyelenggara pemilu adalah tokoh sentral dalam pelaksanaan pemilu di
setiap level. Adanya pelanggaran ataupun kesuksesan penyelenggaraan

194 BAB 5 – TAHAPAN PEMILU