Page 214 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 214

tantangan  tersebut.  Berikut  ini  adalah  contoh-contoh  tantangan  atau
           hambatan beserta cara mengatasinya untuk setiap tahapan.


                   Tabel 5.1. Tantangan/Hambatan dan Cara Mengatasinya
                                 Di Tahap Persiapan Pemilu

            Program/
                            Tantangan/hambatan               Cara mengatasinya
            kegiatan
           Regulasi dan peraturan pendukung teknis
                      1. Regulasi   banyak   yang   tidak  1. UU  mengatur  secara  detail  dan
                       mengatur  secara  detail  pada  level   komprehensif   norma
                       norma, padahal norma harusnya di   penyelenggaraan pemilu.
                       atur di level UU              2. PKPU  dan  pedoman  teknis  lainnya
                      2. Di tingkatan lapangan, banyak yang   mengatur detail aspek-aspek teknis
                       belum di atur secara detail berbagai   di lapangan.
                       aspek tentang teknis penyenggaran
                       pemilu.
           Perencanaan dan anggaran
                      1. Perencanaan  yang  dibuat  tidak  1. Sinkronisasi  antara  perencanaan,
                       komprehensif  dan  tidak  mengacu   perencanaan   strategis   dan
                       pada renstra yang ada.          perencanaan operasional, sehingga
                      2. Perencanaan operasional yang telah   sesuai   dengan   aspek
                       dirancang  kadangkala  tidak  sesuai   penyelenggaraan yang akuntabel.
                       dengan implementasi.          2. Anggaran  di  sesuaikan  dengan
                      3. Anggaran  tidak  sesuai  dengan   kebutuhan  secara  detail  dan
                       kebutuhan   (management   by    proporsional
                       objective)                    3. Sinkronisasi  pemahaman  anggaran
                      4. Pemahaman   teknis   anggaran   pemilu antar instansi/Lembaga dan
                       penyelenggaraan yang tidak sinkron   dibentuk  forum  khusus  terkait
                       antara  kebutuhan  Penyelenggara   dengan sinkronisasi anggaran.
                       Pemilu  dengan  instansi  terkait,
                       seperti   DPR   Bappenas,   dan
                       Kemenkeu.
                      5. Proporsionalitas anggaran di tingkat
                       pusat  dan  514  kab/kota  serta  34
                       Provinsi.
           Rekrutmen Penyelenggara Pemilu
                      1. Rekruitmen   yang     tidak  1. Tahapan   rekruitmen   seleksi
                       memperhatikan  aspek  tahapan   Anggota KPU di daerah disesuaikan
                       keserentakan   penyelenggaraan   dengan  tahapan  seleksi  Anggota
                       pemilu                          KPU.
                      2. Regulasi  dan  implementasi  yang  2. Regulasi  yang  tidak  bertabrakan
                       berbeda                         antara norma dan implementasi



    198     BAB 5 – TAHAPAN PEMILU
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219