Page 219 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Pemutakhiran daftar pemilih menjadi penting karena menyangkut
kepastian hak pilih yang dimiliki oleh pemilih tersebut dapat digunakan
semestinya. Hak pilih yang dijamin oleh UUD 1945 menyebutkan bahwa
seseorang apabila sudah berusia di atas 17 tahun dan atau sudah menikah,
maka sudah mendapat hak pilih yang sah untuk mengikuti pemilu. Namun
demikian, pencatatan data kependudukan di Indonesia yang masih belum
rapi dan membutuhkan waktu yang cukup dalam mengintegrasikan data
tersebut bagi kepentingan Nasional masih menjadi isu krusial dan strategis.
Untuk itu, respon KPU dan kerja yang sinergi dengan Ditjen. Kependudukan
dan Catatan Sipil dan juga pemerintah daerah adalah hal yang perlu
diperhatikan secara serius (Perludem 2012). Di samping itu, posisi dan sikap
KPU untuk selalu terbuka dan tetap memegang prinsip kemandirian dalam
menerima berbagai perkembangan data kependudukan tersebut juga perlu
diperkuat karena data pemilih menjadi isu penting juga bagi peserta pemilu
dalam pemetaan dukungan terhadap mereka.

Dalam menyediakan data pemilih, KPU juga diwajibkan menggunakan
sistem informasi data pemilih yang terintegrasi dengan sistem informasi
administrasi kependudukan. Penggunaan sistem informasi ini akan
membantu KPU menyediakan data pemilih yang akurat, mutakhir dan
komprehenship. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena melibatkan pantarlih
yang jumlahnya ratusan ribu, membutuhkan koordinasi dengan instansi
pemerintah, penyediaan sistem informasi yang handal dan dapat
dioperasikan personel penyelenggara di setiap tingkatan.

Selain itu menjaga hak konstitusional warga bukan sekadar memfasilitasi
mereka terdaftar pada DPT dan dapat menggunakan hak pilihnya dengan
baik. Yang tidak kalah penting memastikan pilihan dari setiap pemilih
terhitung dan tercatat sesuai aslinya. Otentisitas suara pemilih benar-benar
terjamin. Hasil penghitungan dan rekapitulasi suara benar-benar
menggambarkan kehendak rakyat yang genuine atau asli, kredibel dan
terbebas dari segala bentuk distorsi.

E.2. Pencalonan

Secara umum, terdapat enam jenis pencalonan yang berbeda untuk
diperhatikan yang juga disinggung dalam Bab 4. Pertama, pendaftaran
peserta pemilu Legislatif, dalam hal ini Parpol. Kedua, pendaftaran calon
Anggota Legislatif di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang

BAB 5 – TAHAPAN PEMILU 203