Page 224 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Namun demikian, UU Pemilu maupun UU Pilkada menjelaskan secara
terperinci mengenai metode kampanye berikut lama waktu
pelaksanaannya. Sebagai contoh, UU Pemilu mengatur bentuk kampanye
10
antara lain sebagai berikut:
1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka;
3. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
4. Pemasangan alat peraga di tempat umum;
5. Media sosial;
6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
7. Rapat umum;
8. Debat pasangan calon;
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan
ketentuan perundang-undangan.

Sembilan jenis kampanye ini diatur rentang waktunya secara spesifik.
Khusus pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebarahan bahan
kampanye, dan pemasangan alat peraga dapat dilakukan tiga hari setelah
ditetapkan daftar calon. Sedangkan kampanye media sosial, iklan media
massa cetak, media massa elektronik, internet, rapat umum, dan debat
pasangan calon, dilaksanakan 21 hari dan berakhir di masa tenang. Namun,
keduanya harus berakhir di masa tenang.

Peserta pemilu, dalam hal ini baik itu calon perseorangan, Parpol ataupun
calon yang diusung oleh Parpol, memiliki kewajiban untuk menyampaikan
materi kampanyenya kepada pemilih dalam ruang yang sudah disepakati.
Setiap peserta pemilu tentu diminta untuk menyampaikan daftar tim
kampanye dengan berbagai perangkat yang dimilikinya, termasuk dalam hal
ini akun-akun di media sosial. Pengaturan jadwal kampanye pun
diperhatikan oleh seksama oleh para penyelenggara pemilu agar tidak
saling bentrok dan tumpang tindih di titik lokasi yang sama yang nantinya
berpotensi menimbulkan konflik. Materi kampanye yang disampaikan oleh
peserta pemilu pun juga disampaikan dengan program yang detail sebagai
bahan pertimbangan bagi pemilih. Namun belakangan, peserta pemilu lebih
memilih metode pertemuan yang langsung dengan berinteraksi kepada
pemilu dalam ruang lingkup yang kecil ketimbang pertemuan akbar dan

10 Pasal 275 UU Pemilu.

208 BAB 5 – TAHAPAN PEMILU