Page 220 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

dipersiapkan oleh Parpol di setiap tingkatan yang berbeda. Ketiga,
pendaftaran dan pencalonan Anggota DPD di setiap tingkat Provinsi.
Keempat, pendaftaran dan pencalonan pilpres. Kelima, pendaftaran dan
pencalonan pilkada.

Dalam pendaftaran Parpol, sebuah Parpol dapat mendaftar sebagai peserta
pemilu setelah memenuhi berbagai persyaratan dalam PKPU No. 11 Tahun
2017. Setelah proses pendaftaran, KPU akan melakukan penelitian
administrasi dan melakukan verifikasi faktual terhadap Parpol berdasarkan
data-data yang disampaikan dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL)
dan juga berkas pendaftaran asli. Dalam melakukan verifikasi faktual
tersebut, KPU dapat mengecek kebenaran berbagai dokumen pendukung,
perwakilan pengurus yang diharuskan UU (seperti keterwakilan perempuan
30 persen) ataupun kantor partai yang dapat dilihat secara fisik. Setelah itu
proses penetapan pun dilakukan. Penetapan peserta pemilu untuk Parpol
adalah menjadi penting dalam tahapan kegiatan pencalonan Anggota DPR
dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam pencalonan Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota,
setiap partai di semua tingkatan benar-benar harus memperhatikan
berbagai syarat penting semisal pemenuhan jumlah bakal calon sebanyak
maksimal 100 persen dari kursi yang telah ditetapkan di setiap dapil dan
juga persyaratan pencalonan keterwakilan perempuan minimal sebanyak
30 persen dengan posisi zipper yang telah ditetapkan oleh UU Pemilu.
Apabila ketentuan-ketentuan terkait pencalonan tersebut diabaikan, maka
KPU mempersilahkan untuk adanya perbaikan. Namun apabila tidak
digubris, maka KPU dapat dan berhak untuk membatalkan pencalonan
partai tersebut di dapil tertentu. Secara khusus, dalam Pemilu 2019, ada
ketentuan pencalonan yang terkait dengan kasus korupsi dan tindakan yang
tidak terpuji lainnya sebagai salah satu syarat yang memberatkan bagi
calon. KPU dalam konteks ini pun terlihat tidak ada kompromi.

Sementara itu, dalam pencalonan DPD, persyaratan calon perseorangan ini
yang kemudian menjadi perhatian khusus bagi KPU Provinsi. Salah satu isu
utamanya adalah bagaimana KPU harus mampu memverifikasi sampling 10
persen dari bukti dukungan yang dilampirkan oleh bakal calon yang ada
disesuaikan dengan jumlah syarat minimum yang ditentukan. Di samping
juga, berbagai persyaratan administratif yang harus dicek keasliannya
seperti ijazah kelulusan dan sebagainya.

204 BAB 5 – TAHAPAN PEMILU