Page 221 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Terakhir, dalam pencalonan lembaga eksekutif, pilpres dan pilkada, salah
satu isu utama yang biasanya muncul adalah terkait dengan verifikasi
dukungan koalisi Parpol terhadap Calon. Dalam Pilkada, manakala ada satu
Parpol mengalami dualisme kepengurusan baik itu di pusat ataupun di
daerah, akan tentu merepotkan bagi para penyelenggara pemilu dalam
mengambil keputusan untuk mengklarifikasi dan kemudian menetapkan
calon tersebut apabila semua persyaratan telah memenuhi. Sementara,
untuk Pilpres, tidak demikian. Hanya saja dalam pencalonan di kedua
pemilihan lembaga eksekutif ini, ada sebuah kecenderungan yang berulang
bahwa para calon dapat dipastikan pencalonan resmi dari koalisi partai
pendukungnya pada saat detik-detik terakhir pendaftaran yang dipenuhi
dengan suasana drama politik. Sehingga, meskipun proses pendaftaran
dibuka selama waktu tertentu, namun pada kenyataannya penentuan
pencalonan ada di hari terakhir waktu pendaftaran.

Oleh karena itu, dalam kegiatan pencalonan, ada beberapa aspek yang
diperhatikan. Pertama, proses pendaftaran untuk mencalonkan peserta
pemilu, salah satunya adalah peran petugas penghubung dari Parpol atau
leassion officer (LO) dalam menyampaikan informasi terkait syarat
pencalonan dan syarat calon kepada Parpol dan bakal calon Anggota DPR
belum maksimal. Akibatnya para calon masih mendatangi helpdesk KPU
untuk menanyakan informasi terkait pemenuhan persyaratan calon
tersebut. Padahal, sejak awal sudah diatur mekanisme penyampaian
informasi dari KPU ke LO dan selanjutnya dari LO ke Parpol. Para calon tidak
diperbolehkan berkomunikasi langsung dengan helpdesk demi efektifitas
dan efesiensi kerja. Selain itu adalah kendala pada rekruitmen politik di
Partai Politik. Hal ini menunjukkan Parpol memiliki kendala dalam
melakukan rekrutmen Calon untuk dinominasikan menjadi calon.
Penjaringan calon seharusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum
tahap pencalonan dibuka sehingga proses pendaftaran caleg oleh partai ke
KPU dapat dilakukan lebih awal.

Kedua, verifikasi proses pendaftaran yang meliputi persoalan administrasi
yang diminta oleh UU ataupun verifikasi faktual dalam rangka mengecek
kehadiran dan bukti yang memang sama dengan apa yang disampaikan oleh
para peserta pemilu. Selain itu, Parpol kurang cermat dalam penyusunan
komposisi caleg yang harus memperhatikan komposisi 30 persen
perempuan dalam setiap dapil dan setiap tiga caleg harus terdapat satu
orang perempuan.

BAB 5 – TAHAPAN PEMILU 205