Page 223 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

E.3. Masa Kampanye

Kegiatan pada masa kampanye juga merupakan tahapan yang krusial
karena melibatkan banyak kepentingan yaitu pemilih, peserta pemilu,
Pemerintah (aparat keamanan dan juga birokrasi), media, ataupun
pengusaha/pebisnis. Dari kacamata para pihak yang berkepentingan ini,
kampanye ingin menampilkan satu hal yang penting yaitu menyangkut apa
dan bagaimana para peserta pemilu menawarkan program/aktivitas atau
pandangan dalam melihat berbagai persoalan sosial, ekonomi, politik, dan
budaya di daerah pemilihan tersebut. Untuk itu, tentu para pemilih merasa
punya hak mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang tawaran yang
ingin disampaikan oleh peserta pemilu. Peserta pemilu juga merasa
berkewajiban dalam menjual program dan gagasan yang dimiliki untuk
dapat menjangkau pemilih tersebut. Sementara itu, posisi pemerintah pun
juga harus mampu menjamin kehidupan sosial bermasyarakat dapat
berjalan dengan baik tanpa gangguan keamanan dan potensi konflik yang
diakibatkan oleh perbedaan pandangan dalam pemilu tersebut. Media juga
merasa perlu menjadi penengah dalam penyebarluasan informasi yang
disampaikan oleh peserta pemilu secara adil, menyampaikan pesan dan
himbauan pemerintah untuk menjaga pemilu dalam koridor yang damai,
dan juga membantu para penyelenggara dalam menyediakan fasilitas dan
sarana untuk mendukung sosialisasi dan penyebarluasan informasi
tersebut. Di samping itu, para pengusaha/pebisnis juga memiliki perhatian
terhadap tawaran dan kepastian perekonomian yang dapat
menguntungkan kehidupan usaha mereka dari para peserta pemilu. Tentu
dalam konteks kampanye yang beradu gagasan dan berpeluang terciptanya
gangguan keamanan, para pengusah tersebut punya perhatian terhadap
jaminan keamanan dalam berusaha mereka.

Secara umum, pada masa kampanye, para penyelenggara pemilu
memperhatikan dua aspek krusial seperti pengorganisasi kampanye yang
dilakukan oleh peserta pemilu dan pengaturan dan pembatasan kampanye
yang dilakukan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu. Dimana kedua hal
tersebut telah diatur secara rinci dalam peraturan KPU. Bahkan dalam
pelaksanaan Pemilu 2019 yang lalu, pengaturan terkait Kampanye Pilpres
dan Pileg pun dibedakan secara teknis seperti pengaturan jadwal, materi,
ataupun penempatan lokasi dan jenis alat kampanye yang diperbolehkan.

BAB 5 – TAHAPAN PEMILU 207