Page 208 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, media, Parpol, ataupun
LSM, dan perorangan yang memiliki kompetensi dan pengalaman perihal
pemilu dan demokrasi. Adapun pelibatan yang dimaksud adalah sebagai
upaya untuk menampung berbagai pandangan yang memang berinteraksi
dan berkepentingan dalam pelaksanaan pemilu. Dalam hal ini, dengan
demikian, KPU melakukan terobosan baru dalam menyusun peraturan,
khususnya yang bersifat pedoman teknis tahapan pemilu, yaitu dengan
menyelenggarakan uji publik dan pembahasan penyusunan naskah
akademik. KPU mengambil terobosan tersebut sebagai upaya untuk
meningkatkan kepercayaan publik mengenai proses dan hasil
penyelenggaraan pemilu.

Selanjutnya regulasi ini menjadi sangat penting karena sebagai fondasi awal
agar setiap aktivitas yang dilakukan benar-benar telah memenuhi prinsip-
prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilu, seperti independensi,
kesetaraan, jujur, dan adil. Apabila ada hal yang menyimpang dan tidak
sesuai dengan prinsip dan etika yang diberlakukan dalam penyelenggaraan
pemilu, maka tentu pelanggaran dan manipulasi terhadap proses pemilu
yang berlangsung akan dapat terjadi. Untuk mengantisipasi hal tersebut,
KPU dan Bawaslu melakukan pertemuan terbuka dalam membahas
rancangan PKPU dalam setiap tahapan agar ada informasi awal, koreksi,
ataupun masukan dari setiap peraturan yang didiskusikan. Tujuannya jelas
bahwa para penyelenggara pemilu secara komprehensif dapat dan sudah
memahami peraturan yang ada dan memudahkan ruang gerak mereka
dalam pelaksanaan pemilu.

Menariknya, desakan atas penyampaian informasi publik yang telah diatur
dalam kebijakan pengaturan informasi publik telah mendorong KPU dan
berbagai lembaga penyelenggara pemilu lainnya untuk menyampaikan
aturan dan regulasi di dalam arsip kelembagaan mereka di masing-masing
laman resmi dari para penyelenggara pemilu. Dengan demikian, kelompok
masyarakat ataupun individu dapat dengan mudah mengakses berbagai
aturan dan regulasi yang terkait dengan tahapan pemilu yang berlangsung.

D.2. Perencanaan dan Anggaran Pemilu

Sebagai sebuah organisasi tentu KPU merasa perlu melakukan perencanaan
dalam menjalankan semua tahapan pemilu. Detail dalam perencanaan di

192 BAB 5 – TAHAPAN PEMILU