Page 234 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

dihitung secara bersamaan. Sedangkan melalui Situng, KPU mendapatkan
data hasil penghitungan suara yang berasal dari TPS dan diupload ke dalam
sistem dan semua orang dan pihak dengan mudah dapat melihat secara
rinci hasil tersebut. Secara hukum, proses rekapitulasi suara yang disahkan
dan mendapatkan legitimasi adalah melalui penghitungan manual dan
berjenjang dengan keputusan yang ada di berita acara. Untuk penghitungan
melalui Situng adalah proses pembanding untuk melihat transparansi dan
akuntabilitas penghitungan suara yang berasal dari tingkat paling bawah
yaitu TPS. Sayangnya, penghitungan Situng selalu mengalami kesulitan
manakala infrastruktur teknologi informasi (TI) yang belum sepenuhnya
merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga keakuratan dan kecepatan
data untuk menjadi pembanding belum optimal.

Dalam tahapan penetapan hasil penghitungan suara, KPU RI, KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota tentu harus memperhatikan ketentuan dan
regulasi dalam penentuan akhir dalam penetapan suara berdasarkan sistem
pemilu yang diterapkan. Untuk pilpres, sepasang calon yang terpilih tentu
harus melewati ketentuan perolehan suara terbanyak.

Sedangkan dalam Pemilu DPD, ketentuan yang berlaku adalah empat calon
dengan suara terbanyak di setiap daerah pemilihan (Provinsi) dinyatakan
sebagai pemenang. Sementara itu, dalam Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan
Kabupaten/Kota, penentuan pemenang kursi melalui mekanisme sistem
Sainte Lague (murni) dimana ada penghitungan dengan pembagian
bilangan ganjil dan mendapatkan calon dengan suara terbanyak dari partai
yang juga memperoleh suara terbanyak. Sedangkan dalam Pilkada,
penentuan pemenang melalui perolehan suara terbanyak dengan menimal
perolehan suara 30 persen. Untuk itu, setiap penyelenggara pemilu dapat
memperhatikan dengan hati-hati dalam memutuskan penetapan hasil
pemilu. Lebih detail tentang hal ini dibahas di Bab 3.

E.6. Identifikasi tantangan/hambatan dan cara mengatasinya dalam
tahapan pelaksanaan

Setelah kita mengetahui secara rinci berbagai detail kegiatan umum yang
biasanya dilakukan oleh para penyelenggara pemilu dalam tahapan
pelaksanaan, maka identifikasi tantangan dan hambatan perlu juga
diperhatikan. Sebagaimana di tahapan sebelumnya, identifikasi yang

218 BAB 5 – TAHAPAN PEMILU