Page 239 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

semua tahapan pemilu demi menciptakan perubahan pemilu yang lebih
baik di kemudian hari. Dalam sengketa hasil pemilu, proses yang melibatkan
penyelenggara pemilu dan peserta pemilu berada dalam sebuah pengadilan
yang bernama Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, evaluasi pemilu
ingin melihat proses pelaksanaan pemilu secara menyeluruh dari titik awal
penyelenggaraan hingga proses akhir, terutama dalam penyelesaian
perselisihan sengketa untuk kemudian ditetapkan hasilnya.

F.1. Sengketa Hasil Pemilu

Dalam tahapan sengketa ini yang juga secara detail dibahas di Bab 7, MK
menetapkan tiga pihak yang terlibat dalam semua proses persidangan
perselisihan hasil pemilu, yakni Pemohon, Termohon, dan Pihak yang
terkait. Pemohon adalah pihak yang merasa dirugikan ataupun mengalami
situasi yang tidak menguntungkan dalam proses penghitungan suara dan
penetapan hasil pemilu oleh KPU seperti Parpol, Calon, ataupun
Capres/Cawapres dan juga Cakada. Sementara termohon adalah pihak yang
berkaitan langsung dengan hasil penetapan hasil pemilu yaitu KPU.
Sedangkan pihak terkait adalah pihak yang juga terlibat dalam pemilu
seperti koalisi partai pendukung, Bawaslu dan pihak lainnya.

Pemohon dalam mengajukan sengketa dapat menyampaikan pokok
gugatan perkaranya dengan bukti pendukung yang otentik ataupun saksi
yang dapat membantu menjelaskan kaitan pokok perkara yang dimaksud.
Sementara itu, pihak Termohon juga dapat dan diminta melakukan
klarifikasi dan keterangan terhadap gugatan yang dimaksud oleh pihak
Pemohon. Untuk itu, KPU sebagai termohon tentu harus mampu
membuktikan semua data-data yang relevan dan otentik untuk
disampaikan sebagai bahan penting dalam persidangan. Sementara itu,
pihak terkait pun juga dapat menyampaikan keterangan dan klarifikasi
seperti yang digugat oleh Pemohon. Dalam hal tertentu, hakim MK dapat
membatalkan keterangan pihak terkait apabila memang tidak relevan.

Dengan demikian, bagi para penyelenggara pemilu, hal yang penting untuk
dilakukan dalam proses beracara di sidang MK adalah menyiapkan
argumentasi hukum dan dapat membuktikan segala hal yang berkaitan
dengan data perselisihan dengan baik. Di samping itu, KPU dan Bawaslu
dalam banyak hal pun dapat menyamakan persepsi dan pandangan yang

BAB 5 – TAHAPAN PEMILU 223