Page 240 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

terkait pelaksanaan peraturan pemilu agar tidak menjadi perdebatan
hukum di persidangan. Karenanya, dalam perselisihan untuk pemilu
Nasional, para penyelenggara pemilu harus mampu melakukan koordinasi
dan konsolidasi data dan argumen untuk dapat memberikan keterangan
dalam sidang tersebut.

Sebagai catatan, bagi peserta pemilu, tahapan sengketa hasil pemilu ini
adalah salah satu upaya terakhir yang dilakukan oleh mereka yang merasa
dirugikan dalam tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara. Oleh karena
itu, biasanya para peserta pemilu yang memiliki perhatian terhadap
perselisihan ini akan melakukan banyak hal untuk mempertahankan diri
ataupun menyerang bagi yang ingin digugat. Bahkan perselisihan ini pun
lebih banyak dikontribusikan oleh para caleg yang berasal dari partai yang
sama di dapil yang sama.

Namun demikian, oleh karena hasil keputusan perselisihan sengketa hasil
pemilu tersebut bersifat final dan mengikat, maka para pemohon tidak
memiliki kesempatan lagi untuk mengajukan permohonan gugatan kembali
di pengadilan yang berbeda.

F.2. Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Pemilu

Dalam tahapan terakhir ini, para penyelenggara pemilu biasanya akan
melakukan serangkaian kegiatan evaluasi pemilu, baik yang dilakukan
secara internal ataupun mengajak pihak eksternal. KPU RI akan mengajak
KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi secara
bersamaan proses pemilu yang telah berlangsung. Di samping itu, KPU juga
akan meminta masukan dan pandangan pihak eksternal seperti akademisi,
pegiat pemilu, peserta pemilu ataupun media, dalam melihat pelaksanaan
pemilu yang sudah usai. Dua hal itu memiliki tujuan untuk perbaikan hal-hal
teknis ataupun rekomendasi untuk revisi kebijakan ke depannya. Di
samping itu, KPU juga merancang kegiatan evaluasi berbasiskan penelitian
yang diserahkan kepada Provinsi untuk lebih mendalami berbagai peristiwa
dan fenomena yang unik untuk kemudian disampaikan kepada publik.

Tahapan evaluasi dan perbaikan tentunya ingin mewujudkan tata kelola
pemilu yang berkualitas dan berintegritas mutlak menuju demokrasi
substantif ke depannya. Pemilu sebagai syarat bagi terbangunnya

224 BAB 5 – TAHAPAN PEMILU