Page 245 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 245

BAB 6
                                MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU


                        Ferry Kurnia Rizkiyansyah dan Benget Manahan Silitonga





              A. Pengantar

                 Dalam  pengertian  yang  paling  sederhana,  Manajemen  Pemilihan  Umum
                 (Pemilu)  adalah  bagaimana  aturan-aturan  pemilu  bisa  diaplikasikan  dan
                 dilaksanakan  di  lapangan.  Sebagaimana  telah  dibahas  di  Bab  1,  aturan-
                 aturan pemilu dirancang dan diputuskan oleh lembaga legislatif, lembaga
                 eksekutif, dan bahkan lembaga yudikatif. Manajemen pemilu hadir untuk
                 memastikan bagaimana regulasi kepemiluan tersebut dapat diaplikasikan
                 dan diimplementasikan sehingga demokrasi dapat benar-benar berfungsi
                 dalam  praktik  (James,  et.  al.  2019).  Terry  dan  Rue  (2000)  menyebut
                 setidaknya empat prinsip di dalam manajemen modern, yaitu perencanaan
                 (planning),  pengorganisasian  (organizing),  pengarahan  (actuating),  dan
                 pengendalian (controlling). Sebagai sebuah lembaga penyelenggara pemilu,
                 KPU tentu harus memenuhi keempat prinsip manajemen tersebut untuk
                 memastikan regulasi kepemiluan dapat diaplikasikan dan dipraktikkan.


                 Bab ini mengelaborasi lebih jauh bagaimana manajamen penyelenggaraan
                 pemilu  dijalankan.  Untuk  tujuan  tersebut,  bab  ini  memiliki  lima  fokus
                 bahasan.  Pertama  adalah  terkait  perencanaan  strategis  yang  membahas
                 pentingnya perencanaan strategis bagi penyelenggara pemilu, perbedaan
                 perencanaan  proaktif  dan  perencanaan  reaktif,  analisis  kekuatan,
                 kelemahan,  peluang  dan  ancaman  (SWOT),  serta  langkah-langkah
                 perencanaan strategis. Kedua adalah pendanaan pemilu yang membahas
                 tentang  bagaimana  anggaran  atau  pendanaan  Pemilu  Presiden  (Pilpres),
                 Pemilu  Legislatif  (Pileg),  dan  Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada)  disusun
                 serta isu-isu strategis dalam pendanaan pemilu dan pilkada. Ketiga adalah
                 evaluasi kinerja penyelenggara pemilu yang menjelaskan arti penting dan
                 bagaimana  evaluasi  kinerja  penyelenggara  pemilu  dilakukan.  Keempat
                 adalah manajemen jaringan dengan pemangku kepentingan (stakeholder)
                 yang  menjelaskan  tentang  pentingnya  pemangku  kepentingan  dalam
                 penyelenggaraan  pemilu  dan  bagaimana  membangun  hubungan  kerja

                                                BAB 6 – MANAJEMEN PENYELENGGARA PEMILU     229
   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250