Page 241 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

masyarakat politik otonom yang ditandai dengan luasnya minat dan
partisipasi masyarakat dalam politik serta besarnya peranan prosedur-
prosedur rasional dalam proses pengambilan keputusan politik. Ruang-
ruang partisipasi itulah yang harus dibuka agar kualitas proses pemilu
menjadi lebih baik. Semua aspek kepemiluan mulai dari regulasi dan teknis
mesti mendukung terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pemimpin yang terpilih dari proses politik yang transparan dan akuntabel
diharapkan memiliki komitmen untuk mewujudkan demokrasi substantif
seperti pemerataan, kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

F.3. Identifikasi tantangan/hambatan dan cara mengatasinya dalam
tahapan akhir pemilu

Seperti yang telah disampaikan dari detail kegiatan yang terjadi dalam
tahapan pasca pemilu, gambar berikut ini menjelaskan berbagai tantangan
yang biasanya dihadapi oleh para penyelenggara pemilu sekaligus berbagai
contoh dalam cara mengatasinya.

Tabel 5.3. Tantangan/Hambatan dan Cara Mengatasinya
Di Tahap Pasca Pemilu

Program/ Tantangan/hambatan Cara mengatasinya
kegiatan
Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu
1. KPU tidak siap dengan bukti, 1. mengedukasi masyarakat untuk
data dan kronologis kasus paham tentang proses
2. tidak ada konsolidasi dan penyelesaian sengketa
pengawalan atas sengketa yang 2. mengingatkan peserta pemilu
berlangsung untuk tidak memaksakan
3. KPU tidak mampu menyajikan kehendak atau menggunakan
argumentasi hukum dengan kekerasan namun menyentuh
baik jalur hukum.
4. MK tidak konsisten dalam 3. mendorong KPU
menggunakan pertimbangan mempersiapkan diri dengan
hukum dan pembuatan baik dalam menghadapi
keputusan. sengketa Pemilu.
5. MK tidak konsisten dalam 4. mendorong MK untuk
penerapan hukum acara (misal konsisten dalam menerapkan
tidak sesuai dengan jadwal hukum acara dan
penerimaan perkara) pertimbangan hokum
5. mendorong masyarakat untuk
menghormati apapun putusan

BAB 5 – TAHAPAN PEMILU 225