Page 242 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia

Program/ Tantangan/hambatan Cara mengatasinya
kegiatan
6. tidak sinkron informasi yang mahkamah konstitusi atas
disampaikan antara KPU dan sengketa hasil pemilu.
Bawaslu.
7. Penyelenggara Pemilu menjadi
saksi pemohon di luar
koordinasi resmi lembaga
Evaluasi Pemilu
1. Evaluasi dilaksanakan hanya 1. Evaluasi mencakup system,
formalitas dan bersifat rutinitas manajemen integritas proses,
2. Evaluasi dilakukan hanya integritas hasil dan integritas
bersifat umum, tidak penyelenggara.
komprehensif. 2. Evaluasi melibatkan multi
3. Tidak melibatkan para pihak stakeholders dalam kepemiluan
yang terlibat dalam pemilu 3. Evaluasi menghasilkan
rekomendasi bagi perbaikan
pemilu kedepannya.

G. Penutup

Bab ini menjelaskan setiap tahapan pemilu yang biasanya dilakukan oleh
para penyelenggara pemilu di Indonesia. Meskipun dalam beberapa hal
tahapan yang dikenal oleh kalangan interNasional tidak memiliki kesamaan
dalam hal jenis kegiatan ataupun aktor utama penyelenggara, namun
tahapan pemilu yang berkembang di Indonesia secara prinsip tidak jauh
berbeda dengan kerangka tahapan yang telah berkembang secara
interNasional.

Titik tekan yang dapat dipelajari dalam tahapan pemilu di Indonesia adalah:

1. kerangka normatif yang berkembang dalam tahapan pemilu Indonesia
menunjukkan adanya konsistensi jadwal dan pentahapan yang relatif
sama di semua pemilu (baik untuk pemilu Legislatif ataupun pemilu
eksekutif) di tingkat Nasional dan lokal;
2. ada ruang yang terbuka dalam tahapan pemilu yang melibatkan para
pemangku kepentingan pemilu secara luas, yakni peserta pemilu,
pegiat pemilu, LSM, media massa, ataupun pemerintah untuk dapat
memberikan masukan dan komentar demi berjalannya pelaksanaan
pemilu itu sendiri;

226 BAB 5 – TAHAPAN PEMILU