Page 235 - Tata Kelola Pemilu di Indonesia
P. 235
tergambar dalam tabel di bawah ini juga relatif sama dimana hanya
gambaran awal untuk memberi stimulan terkait dengan tantangan yang
biasanya dihadapi oleh para penyelenggara pemilu yang disertai cara
mengatasi problem tersebut.
Tabel 5.2. Tantangan/Hambatan dan Cara Mengatasinya
Di Tahap Pelaksanaan Pemilu
Program/
Tantangan/hambatan Cara mengatasinya
kegiatan
Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap
1. Sumber data DP4 yang belum sempurna 1. Penguatan kapasitas dan kompetensi
dan belum mencerminkan kondisi riil petugas coklit dengan mekanisme
dilapangan perekrutan, dan bimtek/pelatihan yang
2. Ambiguitas sumber data optimal
3. Keterbatasan waktu dalam proses 2. pemberian juknis komprehensif dan
pemutakhiran dan penyusunan daftar implementatif
pemilih 3. Manajemen kontrol waktu yang terukur
4. Metode pemutakhiran yang tidak jelas sesuai dengan tahapan
berdasarkan De Jure atau De Facto 4. Koordinasi intensif dengan lintas sektor
5. Proses sinkronisasi data DP4 dengan yang berkaitan dengan daftar pemilih
data DPT yang belum optimal seperti dinas dukcapil, lapas/rutan,
6. Netralitas petugas atau penyelenggara rumah sakit, petugas RT/RW/Kelurahan,
7. Partisipasi partai politik peserta pemilu, pengelola apartemen dll
paslon, dan masyarakat yang rendah 5. perlu ada media expose dan sosisaliasi
8. Kinerja petugas dibawah yang belum pemutakhiran yang massif agar menjadi
maksimal bagian dari masyarakat
9. Sidalih belum diperankan optimal 6. pendidikan pemilih yang mencukupi
untuk menyadarkan pemilih untuk
berpartisipasi aktif
7. melibatkan partai politik dan peserta
pemilu sejak awal proses pemutakhiran
8. Membuka pendaftaran di KPU bagi
masyarakat unutk melaporkan data
terkait data pemilih
9. Melakukan pemutakhiran data secara
reguler melalui program kegiatan
Pemutakhiran Daftar Pemilih
Berkelanjutan
Pencalonan
1. Pemahaman regulasi pencalonan yang 1. Regulasi yang mengatur secara
belum sama antara penyelenggara dan komprehensif
peserta 2. Sosialisasi yg massif kepada para pihak
2. Regulasi pencalonan yang belum 3. Taat aturan bagi seluruh pemangku
sepenuhnya mengatur masalah-masalah kepentingan, terutama peserta dan
darurat, seperti konflik parpol, sengketa penyelenggara.
dll.
3. Sosialisasi pencalonan yang belum
optimal terhadap peserta pemilu
BAB 5 – TAHAPAN PEMILU 219

