Page 20 - E-MODUL PENDIDIKAN SEJARAH AGRESI MILITER BELANDA II DI LAMPUNG
P. 20

KEGIATAN PEMBELAJARAN II





                     AGRESI MILITER BELANDA II DI LAMPUNG









                  Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari doa dan usaha para pejuang dalam merebut
                  Kemerdekaan  Indonesia  dari  para  penjajah  bangsa  asing.  Para  pejuang  kemerdekaan
                  tersebar dari berbagai daerah di Indonesia dan semua elemen masyarakat pun terlibat.
                  Seperti tentara, masyarakat sipil, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang saling bersatu
                  dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi, setelah merdeka para penjajah belum
                  mengikhlaskan  Indonesia  sepenuhnya.  Penjajah  masih  berusaha  untuk  kembali  ke
                  Indonesia. Perjuangan masyarakat ternyata belum dikatakan selesai.





                      A.Latar Belakang Agresi Militer Belanda II di Lampung




                  Belanda melakukan Agresi Militer II untuk menguasai Indonesia kembali. Agresi Militer
                  Belanda II terjadi di berbagai wilayah, termasuk Lampung. Pasca kemerdekaan, Lampung
                  berada di bawah pemerintahan Karesidenan Sumatra yang dimekarkan menjadi beberapa
                  provinsi, kemudian dimekarkan kembali menjadi beberapa karesidenan, kabupaten, kota
                  praja, dan kawedanan. Selanjutnya, terbentuk Karesidenan Lampungyang dipimpin oleh
                  Residen  Militer  yang bernama  Letnan  Kolonel  Kurita  untuk  memperkuat  konsolidasi
                  militer dan pemerintahan, dilakukan imbauan kepada daerah-daerah untuk memindahkan
                  kekuasaan ke pemerintahan Indonesia (Mahardika D. G., 2022).

                  Pada awal  Kemerdekaan  Republik Indonesia  tahun  1945 Lampung  masih  merupakan
                  sebuah karesidenan dari Provinsi Sumatera tahun pertama Kementerian Dalam Negeri dari
                  12 kemerdekaan pemerintah, memutuskan bahwa seluruh wilayah Indonesia dibagi dalam
                  delapan Provinsi dan setiap provinsi dibagi lagi menjadi beberapa karesidenan, kabupaten,
                  kotapraja, dan kawedanan. Selama periode tahun (1945-1949) banyak peraturan-peraturan
                  pusat mengenai  administrasi  pemerintahan  daerah yang tidak dapat dilaksanakan
                  sebagaimana mestinya. Perkembangan administrasi pemerintahan

















                                                                                                               11
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25