Page 23 - E-MODUL PENDIDIKAN SEJARAH AGRESI MILITER BELANDA II DI LAMPUNG

Batalyon Pertempuran 23 dan 24 tergabung bersama dalam daerah pertahanan Front Selatan
di bawah pimpinan Mayor M. Sukardi Hamdani dan Kapten Laut C. Souhoka sebagai Kepala
Staffnya. Panglima TNI Komandemen Sumatra atau Wakil Panglima Besar Letjen R.
Soehardjo dengan Surat Keputusan No. 36/Pn/47 tanggal 28 November 1947 menetapkan
bahwa Daerah Lampung dan Sumatra Selatan menjadi daerah militer dan sekaligus
mengangkat:

1. Kolonel Syamaun Gaharu, Komandan Brigde, Garuda Hitam menjadi Komandan Daerah
Militer Lampung dan Palembang Selatan.

2. Wan Abdul Rachman, Wakil Ketua Dewan Pertahanan Daerah Lampung, menjadi wakil
komandan dengan pangkat Letnan Kolonel Tituler.

3. Marsid Alamsyah Caropeboka, patih diperbantukan pada Residen menjadi Panitera
dengan pangkat Mayor Tituler (45, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Di Lampung
Buku I).

1. Sebagai penasehat-penasehat adalah:

A.Urusan Civi : a. RM. Rukadi Wirjahardja Bupati Umum Keresidenan Lampung
: b. Pangeran Harun Kepala Marga Cempaka 17

B.Urusan Lalu Lintas : a.Suep Inspektur Jawatan Kereta Api Sumatera Selatan
: b. Mas Sahid Kepala Pejabat Umum Lampung

C.Urusan Ekonomi : a. Suparto, Pejabat Kemakmuran Lampung
: b. R. M. Soencoyo Sastrodiningrat

D.Urusan Politik : a. Nungcik, anggota eksekutif DPD Lampung
: b. Ismail, Wakil Kepala BBK

E.Urusan Agama dan Adat : a. Raja Pagaralam, bekas Pesirah
: b. A. Yasin, Ketua Umum Masyumi

Kemudian dibentuk Mahkamah Tentara di Lampung, dibawah pimpinan M. Gele Harun,
dengan pangkat Letkol Tituler (45, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Di Lampung Buku I)

14