Page 61 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 61
42 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
hukum adat disebut “Prabhumian Desa” atau “Wewengkon
Bale Agung”. Wilayah desa adat ini sepenuhnya dapat
diatur dan diurus oleh perangkat pimpinan desa adat
berdasarkan hak pengurusan wilayah yang lebih dikenal
dengan sebutan hak ulayat desa adat. 56
Sebuah desa adat ada yang hanya terdiri dari satu
banjar adat, ada pula yang terdiri dari beberapa banjar
57
adat. Jika warga dalam satu banjar lumayan banyak dan
wilayahnya (wewidangan/wewengkon) relatif luas, maka
untuk kepentingan praktis, banjar itu akan dibagi menjadi
beberapa kelompok yang dinamakan tempekan. Pemberian
nama tempekan biasanya disesuaikan dengan keadaan
tempekan yang dimaksud. Contohnya, yang berada di
wilayah bagian utara, akan disebut Tempekan Kaja, yang
di selatan disebut Tempekan Kelod, dst. Adakalanya juga
tempekan ini diberi nama yang sesuai dengan keadaan
warganya, seperti Tempekan Gusti, Tempekan Pande, dll. 58
Berdasarkan tradisi dominan, desa pakraman yang ada
di Bali dapat diklasifikasikan atas tiga tipe: 59
56 ibid, hlm.19.
57 Banjar adalah komuniti berdasarkan wilayah yang paling dasar
di Bali, terdiri dari 100 sampai 200 rumah tangga, tersusun
menurut pola tempat tinggal yang memusat dengan balai
pertemuan bersama sebagai fokus. Geertz dalam ibid ... hlm.39-
40; sedangkan menurut Perda Nomor 3 Tahun 2001, banjar
pakraman adalah kelompok masyarat yang merupakan bagian
dari desa pakraman. Ketika berlaku UU Nomor 5 Tahun 1979,
banjar berganti nama menjadi dusun dan lingkungan.
58 Wayan P. Windia, 2008, ibid, hlm.71.
59 ibid, hlm.49.
