Page 63 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

44 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

ini terdapat 1.457 desa pakraman di Bali berdasarkan hasil
pendataan dari Majelis Desa Pakraman pada tahun 2008. 61
Di Maluku Utara, desa adat dikenal dengan nama
soa. Soa ini mempunyai keotonoman dan sejarah
perkembangannya dibedakan dalam periode pra-
kesultanan dengan pasca-kesultanan. Terdapat 41 (empat
puluh satu) soa di Maluku Utara, yaitu Soa Sio (9),
62
Sangaji (9), Heku (12), Cim (11). Ke empat kelompok ini
disebut dengan Gam Raha atau Empat Kekuatan Besar
yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur
pemerintahan Kesultanan Ternate. Menurut Abdul
63

I Bali Pada Seminar Masalah eksistensi Tanah Pekarangan
Desa dan Tanah Ayahan Desa’ dalam Seminar Tanah
Pekarangan Desa dan Tanah Ayahan Desa Ditinjau Dari
Aspek Agama Hindu, Aspek Lembaga Desa (Desa Adat) dan
Aspek Hukum Adat Bali, pada tanggal 1 Nopember 1995 di
Bali, hlm.2.

61 Keterangan Wayan P. Windia di Banjar Nyuh Kuning Desa
Mas Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar pada Tim PAH I
DPD RI tanggal 6 Agustus 2009.

62 Masing-masing soa tersebut mempunyai tugas dan
tanggung-jawab yang berbeda-beda dalam sistem
pemerintahan Kesultanan Ternate. Soa-Sio dan Sangaji
merupakan Bobato 18 (Dewan 18) yang memegang kekuasaan
legislatif dan berhak mengajukan calon Sultan kepada
Gam Raha, sedangkan Heku adalah para soa pemegang
angkatan laut di Kesultanan Ternate, dan Cim adalah para
soa pemegang angkatan darat di Kesultanan Ternate, lihat
H. Masyhud Ashari, 2008, Status Tanah-Tanah Kesultanan
Ternate Di Provinsi Maluku Utara (Tinjauan Juridis Hukum
Tanah Nasional). Laporan Penelitian: DPPM UII – Fakultas
Hukum UII Yogyakarta, hlm.42-48.
63 Hi. Mudaffar Sjah, “Sejarah Hukum Adat dan Lingkungan