Page 67 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 67
48 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
landschappen), hendaknya dihormati dan dijadikan
susunannya yang aseli. Begitulah maksud Pasal 16”. 67
Terkait dengan model daerah yang memiliki susunan
asli ini, AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko mengatakan
bahwa pengakuan terhadap daerah yang memiliki susunan
asli ini mempergunakan asas rekognisi, yang berbeda
dengan asas dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas
pembantuan. Asas rekognisi merupakan pengakuan dan
penghormatan negara terhadap kesatuan-kesatuan hukum
adat beserta hak-hak tradisionilnya (otonomi komunitas).
68
1. Istilah Masyarakat Adat
Di Indonesia, kata masyarakat adat merupakan
terjemahan dari kata ‘indigenous people’ dan atau ‘tribal
people’. Menurut Konvensi ILO 169 Tahun 1989 mengenai
Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara
Merdeka (Concerning Indigenous and Tribal Peoples in
Independent States), indegenous people adalah:
“peoples in independent countries who regarded
as indigenous on account of their descent from
the populations which inhabited the country, or a
67 Mohammad Yamin, 1959, Naskah Persiapan Undang-
Undang Dasar 1945, Jilid Pertama, Penerbit Yayasan
Prapanca, Jakarta, hlm. 310.
68 AA GN Ari Dwipayana dan Sutoro Eko, Pokok-pokok Pikiran
Untuk Penyempurnaan UU No. 32 Tahun 2004 Khusus
Pengaturan Tentang Desa, dalam http://desentralisasi.
org/ makalah/Desa/ AAGNAriDwipayanaSutoroEko_
PokokPikiranPengaturanDesa.pdf
