Page 71 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 71
52 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
Vollenhoven dan ter Haar.
Istilah ‘masyarakat hukum adat’ merupakan istilah resmi
yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tercantum
dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Di dalam Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah
Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebutkan bahwa:
masyarakat hukum adat ialah sekelompok orang yang
terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama
suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal
ataupun atas dasar keturunan.
Di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada
Dalam Kawasan Tertentu – yang mencabut Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 5 Tahun 1999 – dan kemudian diubah dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat
diterjemahkan sebagai “bersamaan hukumnya” yang bila
diterjemahkan ke dalam istilah Bahasa Indonesia berarti
“persekutuan hukum”. Arti lain dari gemeenschap adalah
“masyarakat” , dengan demikian istilah rechtsgemeenschap
dapat diberi terjemahan dalam bahasa Indonesia menjadi
“masyarakat hukum”. Lihat H.M. Koesnoe, 2000, op.cit, hlm.
20-21.
