Page 73 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

54 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

keperluan teoritik-akademis. Istilah tersebut digunakan untuk
memberi identitas kepada golongan pribumi yang memiliki
sistem dan tradisi hukum sendiri untuk membedakannya
dengan golongan Eropa dan Timur Jauh yang memiliki sistem
dan tradisi hukum tertulis. Emil Ola Kleden mengatakan
73
72
bahwa masyarakat hukum adat diciptakan dan didorong dalam
kebijakan pemerintah kolonial Belanda untuk memetakan
secara sosial politik keberadaan sekaligus membedakan
perlakuan hukum kepada kelompok rechtsgemeenschap

dengan masyarakat Eropah dan Timur Asing.
Istilah masyarakat adat mengemuka pada awal
dekade 90-an ketika berlahiran sejumlah ORNOP yang
memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat.
Tidak bisa disangkal gerakan yang memperjuangkan isu ini

berinspirasi dari gerakan pembelaan terhadap indigenous
peoples di Amerika Latin pada dekade 70-an dan Asia
Selatan pada dekade 80-an.

72 Rikardo Simarmata, “Menyongsong Berakhirnya Abad
Masyarakat Adat: Resistensi Pengakuan Bersyarat”,
Tulisan disampaikan pada ‘ International Advocacy and
Capacity Building for Indigenous Peoples in Indonesia’,
diselenggarakan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara,
Denpasar, 6-9 September 2004, hlm.2.
73 Emil Ola Kleden, 2007, ‘Evolusi Perjuangan Gagasan
“Indegenous Peoples’ Rights” Dalam Ranah Nasional dan
Internasional’, makalah dalam Advanced Training Hak Hak
Masyarakat Adat (Indegenous Peoples’ Rights) Bagi Dosen
Pengajar HAM Di Indonesia. Kerjasama Pusat Studi Hak Asasi
Manusia – UII dengan Norsk Senter for Menneskerettigheter,
Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta, tanggal 21-
24 Agustus 2007, hlm.12.