Page 72 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 72
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 53
Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan
Tertentu, juga memberikan pengertian yang sama
mengenai Masyarakat Hukum Adat.
Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; ditegaskan bahwa
yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah
Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik
khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum
adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau
kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat
dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem
nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial,
budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu
secara turun temurun.
Penulis lebih sependapat menggunakan istilah
masyarakat adat. Kalangan aktivis Ornop dan organisasi
masyarakat adat semacam Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) memandang istilah `masyarakat
hukum adat’ mempersempit entitas masyarakat adat
sebatas entitas hukum. Sementara istilah masyarakat
adat dipercaya memiliki dimensi yang luas dari sekedar
hukum. Misalnya dimensi kultural dan religi. Jadi, istilah
masyarakat adat dan istilah masyarakat hukum adat
memiliki sejarah dan pemaknaan yang berbeda.
“Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan dirawat
oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk
