Page 30 - Perencanaan Hutan_Clear
P. 30
bagi evaluasi dan penilaian perencanaan kegiatan yang
dilakukan oleh para pemegang ijin di wilayahnya
6) Perencanaan jangka panjang KPH yang disahkan oleh
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan mendapat
rekomendasi dari Gubernur/Bupati/ Walikota menjadi
dasar untuk mengkaitkan pengelolaan hutan yang akan
dilaksanakan di tingkat KPH dengan rencana pengelolaan
hutan tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional
7) Perencanaan pengelolaan hutan yang telah disusun
bersama tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan
pengelolaan hutan lingkup provinsi atau kabupaten sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
3. Jenis Rencana Pengelolaan Hutan
Jenis dan jangka waktu rencana pengelolaan, terdiri dari:
a. Rencana Pengelolaan Hutan jangka Panjang, berjangka
waktu 10 tahun;
b. Rencana Pengelolaan Hutan jangka Pendek, berjangka
waktu 1 tahun.
4. Lingkup Rencana Pengelolaan Hutan
Rencana Pengelolaan Hutan sebaiknya memuat semua aspek
pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek,
disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan,
dan memperhatikan aspirasi, peran dan nilai budaya masyarakat
serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan kawasan
hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih
optimal dan lestari.
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan meliputi kegiatan:
a. Pembentukan tim kerja.
20 Perencanaan Hutan

