Page 32 - Perencanaan Hutan_Clear
P. 32
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) adalah
penyiapan kriteria, pengesahan dan monitoring dan evaluasi
sesuai kewenangannya. Sedangkan kewenangan Provinsi dan
Kabupaten/ Kota dalam penyusunan rencana pengelolaan terdiri
dari pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang dan
monitoring dan evaluasi rencana pengelolaan hutan jangka
panjang dan pendek sesuai dengan kewenangannya. Adapun
Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) memiliki tugas untuk
melakukan pendampingan dalam proses penyusunan rencana
tersebut.
Penyusunan rencana pengelolaan diperlukan pula pedoman dan
petunjuk teknis penyusunannya. Petunjuk teknis penyusunan
rencana pengelolaan hutan pada KPHP disusun oleh Ditjen
PHPL (Pengelolaan Hutan Produksi Lestari). Petunjuk teknis
penyusunan rencana pengelolaan hutan pada KPHK disusun
oleh Ditjen KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan
Ekosistem), sedangkan KPHL oleh Ditjen PDAS-HL
(Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung).
Dukungan informasi teknis kegiatan-kegiatan LHK yang perlu
dilaksanakan oleh KPH oleh eselon I terkait sesuai tugas dan
fungsinya.
5. Penyusunan Rencana Jangka Panjang KPH
Pada penyusunan rencana jangka panjang KPH, perlu
ditetapkan tujuan dan sasaran. Prinsip-prinsip penyusunan
tujuan dan sasaran meliputi:
a. Tujuan dan sasaran dijabarkan dari Visi dan Misi serta
dirumuskan secara operasional menurut jangka waktu
perencanaan
22 Perencanaan Hutan
