Page 35 - Perencanaan Hutan_Clear

a. Disusun oleh KPH dan disahkan oleh Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan atau Pejabat yang memperoleh
pendelegasian

b. Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sudah harus disusun dan
disahkan oleh Menteri, terhitung sejak organisasi KPH

ditetapkan
c. Disusun berdasar hasil pemetaan situasi
d. Analisis situasi diartikan sebagai kajian dan/atau ulasan

dan/atau sajian sistematik terhadap situasi eskternal (politik,
kepemerintahan, pasar dan industri, investasi dan pelayanan

financial,para pihak dan kecenderungan-kecenderungan
global dalam pengelolaan hutan) dan situasi internal
(kelembagaan, manajemen, sumberdaya hutan, lingkungan

bio-fisik, dan sosial-budaya-ekonomi lokal).
e. Mengikuti hasil tata hutan (tata areal kerja)
f. Memperhatikan rencana kehutanan Nasional, Provinsi,

maupun Kabupaten/Kota
g. Memuat:
1) Visi dan misi serta tujuan dan sasaran pengelolaan KPH

2) Visi dan misi adalah proyeksi atau gambaran sosok KPH
lestari di masa depan yang diharapkan dan capaian-

capaian utama yang ditetapkan untuk mewujudkan
proyeksi atau gambaran tersebut.
3) Dalam penetapan visi dan misi perlu menempatkan

kelestarian berimbang (sosial, ekonomi dan lingkungan)
sebagai konsentrasi pengelolaan sumberdaya hutan.

Diperlukan kemampuan pembacaan visioner KPH dalam
perumusannya dan sedapat mungkin menampung
pandangan para pihak.

4) Peta situasi pengelolaan KPH

Perencanaan Hutan 25