Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 26

Karena itu, lanjutnya, perlu bagi semua pihak untuk duduk bersama, memberikan
               masukan agar rancangan undang-undang ini mampu menjawab tantangan bangsa
               ini ke depan, menjawab kepentingan semua pihak secara proporsional.


                "Jadi ini semua bukan hanya soal masyarakat yang sudah mendapat pekerjaan saat
               ini, juga bukan hanya soal pelaku usaha, dan juga bukan hanya soal masyarakat
               yang belum mendapat pekerjaan. Semuanya harus proporsional," katanya.


                Karena itu, Viktor mengajak semua stake holder dunia usaha dalam dialektika RUU
               Cipta Kerja atau Omnibus Law ini untuk duduk secara proporsional dengan tetap
               mengedepankan kepentingan nasional.


                Viktor juga merujuk pernyataan Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi),
               Fadjroel Rahman, yang menyebut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan
               Kerja bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7-6,0 persen dan
               menambah SDM berkualitas sebanyak 2,7-3 juta per tahun. Selain itu juga mampu
               mendukung perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
               5,7-6,0 persen.

                Dampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja lainnya adalah peningkatan investasi
               6,6-7 persen disertai peningkatan produktifitas yang meningkatkan pendapatan dan
               daya beli. Serta peningkatan konsumsi 5,4-5,6 persen seluruh rakyat Indonesia.

                "Jika benar tujuan pemerintah seperti yang dikatakan Fadjroel, tentu UU Cipta
               Kerja ini layak didukung karena bisa semakin memberi kesejahteraan bagi rakyat.
               Pengangguran terakomodir, daya beli naik, dan pertumbuhan ekonomi naik,"
               katanya.


                Kendati demikian Viktor tak memungkiri ada beberapa pasal dalam rancangan
               undang-undang tersebut yang harus dikritisi, terutama menyangkut nasib buruh ke
               depan. Karena itu semua pihak yang berkepentingan harus duduk bersama, saling
               mengkritisi dan memberi masukan.

                "Tujuannya agar jangan terlalu dini untuk mengatakan bahwa undang-undang ini
               membawa Indonesia kembali ke zaman Orde Baru atau meminta agar undang-
               undang ini jangan dibahas. Saya kira itu terlalu prematur," pungkasnya.
























                                                       Page 25 of 99.
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31