Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 22
kartu prakerja ini untuk mendapatkan pekerjaan dengan syarat training atau
pelatihan di tempat kerja tersebut.
Pemerintah juga akan membayar biaya training mereka.
"Kalau juga ada yang akan kita dorong, mereka sudah dapat kerja tapi perlu di-
training tapi diterima kerja dengan syarat training, nah pemerintah bayar,"
tandasnya.
Menurut Airlangga, untuk biaya training ini pemerintah akan membayar langsung
karena pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp10 triliun.
"Ini pemerintah bayar langsung, tidak pakai skema super deduction, tetapi
pemerintah bayarkan. Dan kita siapkan dana total mendekati Rp10 triliun,"
ungkapnya.
Airlangga mengaku, pemerintah ingin memanfaatkan bonus demografi dengan
semaksimal mungkin dengan upaya meningkatkan skill SDM-nya sehingga
pertumbuhan ekonomi dan SDM di Indonesia akan lebih baik.
"Ini salah satu yang mendorong, karena daya saing ekonomi, SDM-nya. Apalagi kita
mau dapat bonus demografi, ini kita kejar dengan skill-nya kita tinggikan. Dengan
skill yang tinggi, kualitas pertumbuhannya diharapkan akan lebih baik," harapnya.
Sementara itu, Komisi IX DPR malah menagih penjelasan detail pemerintah soal
kartu prakerja sebelum benar-benar diluncurkan. Pasalnya, Komisi IX baru
mendapatkan penjelasan secara setengah-setengah dari Menteri Tenaga Kerja
(Menaker).
"Kita sudah pernah menanyakan, waktu itu konsep belum selesai. Jadi belum utuh
dijelaskan. Kita berharap itu bisa dijelaskan pemerintah juga supaya masyarakat
mengerti, apalagi DPR. DPR saja belum tahu secara detail, apalagi masyarakat.
Apalagi berubah-berubah, katanya Maret, nanti berubah lagi," tandas anggota
Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay.
Saleh mengatakan kala itu pemerintah menjelaskan mau membentuk PMO (project
manager officer), apakah PMO-nya sudah ada apa belum? Kalau sudah ada,
bagaimana hubungan PMO dengan pemerintah, karena pihaknya menangkap PMO
ini sepertinya semacam organisasi dari luar pemerintah dan mereka yang akan
mengerjakan semua program kartu prakerja ini.
"Nah, itu kita mau tahu dulu hubungannya seperti apa? Apakah itu ada pegawai
negerinya juga? Atau itu akan ada pemerintah di dalamnya atau swasta, karena di
kementerian yang di menko perekonomian itu enggak ada yang bisa mengerjakan.
Karena kementerian teknis yang semestinya mengerjakan," paparnya.
Menurut dia, semestinya kartu prakerja ini dikelola secara khusus oleh Kemenaker,
tapi program ini justru berada di bawah Kemenko Perekonomian. Karena itu,
Page 21 of 99.
