Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 46
Menurutnya, dari nama pencetusan aturan ini sudah simpang siur. Pada awalnya,
RUU ini dinamai RUU Cipta Lapangan Kerja, setelah melalui perundingan menjadi
RUU Cipta kerja.
"Kepentingan ekonomi. Pemerintah Jokowi menilai kondisi ekonomi di Tahun 2020
ini akan cukup berat. Pemerintah merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang
berdampak dengan permasalahan ekonomi, dan perlu menstabilkan. Menstabilkan
apa? Kondisi investasi," ungkap dia.
Iman mengungkapkan, pandangan antara pengamat berbanding terbalik dengan
pemikiran pemerintah Jokowi.
"Padahal menurut para pengamat, kondisi perekonomian pemerintah Jokowi sangat
sehat dalam menjalankan roda ekonomi di tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi
Indonesia lebih baik dibandingkan yang lain, sehingga banyak pengamat yang
menilai mengapa harus buat Omnibus law," ungkapnya.
Ia mempertanyakan apa yang menjadi dasar kepentingan pemerintah membuat
RUU Omnibus Law ini. Sedangkan sosialisasi kepada masyarakat jarang dilakukan.
"Pemerintah dalam hal ini, jarang sekali melakukan sosialisasi soal Omnibus Law,
baik pusat atau daerah. Selain itu, mekanisme yang dilakukan seolah tidak
menyerap aspirasi warga, terutama buruh," jelasnya.
Ia menilai, dengan adanya masa reses bagi anggota DPR, ada kesempatan untuk
menampung aspirasi atau masukan seluas-luasnya, sehingga ke depannya tidak
mengedepankan kepentingan pengusaha, tapi kepentingan buruh.
"Negara, tidak memiliki niat menyengsarakan rakyatnya, tapi dalam proses politik
ini akan menarik, maka negara harus aktif dalam memberikan pengetahuan soal
RUU Omnibus Law ini," jelasnya.
Ketua Aliansi Buruh Jabar Ajat Sudrajat mengatakan, dalam hal pembentukan RUU
Omnibus Law aliansi buruh dan aliansi pekerja tidak dilibatkan. "Kami dari buruh
pekerja sudah sepakat menolak RUU Omnibus Law," katanya.
"Serikat pekerja yang masuk ke tim 11 ini memang ditunjuk secara acak, nah ini
memang kemarin sudah sepakat semua sudah keluar dengan kop suratnya masing-
masing karena memang tidak dilibatkan dalam pembentukan RUU Omnibus Law ini,
itu hanya ditulis punggung masuk, masuk, masuk aja," ujarnya.
Pihaknya menuntut pemerintah untuk tidak mengesahkan RUU Omnibus Law itu,
karena akan merugikan buruh.
"Kami dari kalangan buruh pekerja, khususnya di Jawa Barat dengan instruksi
masing-masing di Tim 11 keluar, dengan menyisakan satu serikat. Semua sepakat
dua tuntutan utama, kalau tidak dihapuskan Omnibus Law tapi keluarkan cluster
tenaga kerjaan dari RUU Cipta kerja," pungkasnya.
Page 45 of 99.
