Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 51

menjawab kepentingan semua pihak secara proporsional, bukan hanya soal
               masyarakat yang sudah mendapat pekerjaan saat ini, bukan hanya soal pelaku
               usaha, dan juga bukan hanya soal masyarakat yang belum mendapat pekerjaan,"
               tuturnya.


                Viktor mengajak semua stakeholder dunia usaha dalam dialektika RUU Cipta Kerja
               atau Omnibus Law ini untuk duduk secara proporsional dengan mengedepankan
               kepentingan nasional.

                Dia juga merujuk pernyataan Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel
               Rahman yang menyebut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja bisa
               mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 5,7-6% dan menambah sumber daya
               manusia berkualitas sebanyak 2,7 juta-3 juta per tahun. Selain itu juga mampu
               mendukung perubahan struktur ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
               5,7-6%.

                Efek Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja lainnya adalah peningkatan investasi 6,6-
               7% disertai peningkatan produktifitas yang meningkatkan pendapatan dan daya
               beli. Kemudian peningkatan konsumsi 5,4-5,6% seluruh rakyat Indonesia.


                "Jika benar tujuan pemerintah seperti yang dikatakan Fadjroel, tentu UU Cipta
               Kerja ini layak didukung karena bisa semakin memberi kesejahteraan bagi rakyat.
               Pengangguran terakomodasi, daya beli naik, dan pertumbuhan ekonomi naik,"
               tuturnya.

                Kendati demikian Viktor tak memungkiri ada beberapa pasal dalam rancangan
               undang-undang tersebut yang harus dikritisi, terutama menyangkut nasib buruh ke
               depan.

                "Itu sebabnya semua stake holder harus duduk bersama, saling mengkritisi dan
               memberi masukan. Tapi jangan terlalu dini untuk mengatakan undang-undang ini
               membawa Indonesia kembali ke zaman Orde Baru atau meminta agar undang-
               undang ini jangan dibahas. Pernyataan seperti itu terlalu prematur," katanya.

                (dam).


























                                                       Page 50 of 99.
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56