Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 03 MARET 2020
P. 50
Title BARA JP: OMNIBUS LAW BISA BUKA LAPANGAN KERJA, JANGAN ANTIPATI
Media Name sindonews.com
Pub. Date 02 Maret 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1542982/12/bara-jp-omnibus-law-bis a-buka-
Page/URL
lapangan-kerja-jangan-antipati-1583127192
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S Sirait menilai baik
masukan atau kritikan terhadap Rancangan Omnibus Law atau Rancangan Undang-
Undang Cipta Lapangan Kerja yang drafnya sudah diserahkan pemerintah kepada
DPR.
Viktor berpendapat pada dasarnya RUU Cipta Kerja adalah niat baik pemerintah
untuk membuka lapangan kerja seluas mungkin bagi rakyat Indonesia dengan
menciptakan ekosistem investasi yang lebih nyaman dan mudah.
"Ini masih rancangan undang-undang. Perlu duduk bersama untuk membahas
undang-undang tersebut. Tidak baik langsung antipati, lebih baik berikan masukan
sehingga undang-undang ini semaksimal mungkin bisa mengakomodir kepentingan
semua pihak," katanya.
Viktor mengingatkan, RUU Cipta Kerja tidak bisa dilihat hanya dari sisi kepentingan
buruh atau karyawan yang sudah mendapatkan pekerjaan saat ini. Namun juga
yang harus dilihat ada tujuh juta masyarakat penganggguran yang kini sangat
membutuhkan pekerjaan.
"Pemerintah punya tanggung jawab untuk menyiapkan lapangan pekerjaan bagi
mereka yang belum mendapatkan pekerjaan," tandasnya.
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah melalui RUU Cipta Kerja melihat perlu
menyederhanakan dan memberikan kepastian hukum sehingga akan tercipta
ekosistem investasi yang baik dan nyaman sehingga pada akhirnya menciptakan
lapangan kerja baru.
Menurut dia, jika tidak ada kebijakan dan paradigma yang sama antara pelaku
usaha, buruh dan pemerintah dalam merespon berbagai tantangan ke depan, maka
kita akan menghadapi ancaman, investor akan lebih memilih berinvestasi di negara
lain yang semuanya lebih kompetitif, dan kita gagal menciptakan lapangan
pekerjaan baru bagi masyarakat yang belum mendapat pekerjaan saat ini.
"Perlu bagi semua pihak untuk duduk bersama, memberikan masukan agar
rancangan undang-undang ini mampu menjawab tantangan bangsa ini ke depan,
Page 49 of 99.
