Page 21 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021

Dia menegaskan, pelaksanaan WFO dapat dilakukan dengan tiga ketentuan. Pertama,
menentukan persentase jumlah pekerja yang melakukan WFO dengan mengacu pada kebijakan
pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kedua, mengatur pembagian hari kerja dalam satu bulan secara bergiliran untuk membeiikan
kesempatan bagi pekerja buruh agar dapat bekerja dengan tetap memperhatikan kapasitas
maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketiga, mengurangi jam kerja. Perusahaan, menurut Ida, dapat melakukan pengurangan jam
kerja dengan menerapkan kerja shift sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tetap menerapkan
protokol kesehatan secara ketat.

"Model kerja hybrid dapat menjadi solusi di tengah Covid-19 dan pasca Covid-19 karena model
kerja ini dapat memberikan manfaat, antara lain mengurangi risiko pekerja terpapar Covid-19,
mengurangi biaya perjalanan ke kantor yang harus dikeluarkan oleh pekerja, dan juga dapat
mengurangi kemacetan," ujarnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB itu membeberkan, penerapan model kerja hybrid di setiap
perusahaan tentunya berbedai-beda, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
Menurutiiya, apabila dirasa efektif dalam penerapan model kerja hybrid di perusahaan tersebut,
penerapan model kerja demikian akan terus berlanjut.
"Keuntungan dan kerugian model kerja hybrid bagi perusahaan dan pegawai, (mesti dilihat) dari
dimensi ekonomi dan manajemen, dimensi lingkungan dan teknologi, dan dimensi sosial,"
ungkap Ida.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia M Arsjad Rasjid menilai, saat ini
pemerintah masih mendorong WFH untuk sebagian sektor bisnis atau industri. Pemerintah,
menurut dia juga mulai membuka secara penuh operasional beberapa sektor lainnya, termasuk
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh kementerian atau Lembaga pemerintah.
Bahkan, menurut dia, pemerintah pernah menggaungkan work from Bali atau kerja dari Bali
untuk mengerek sektor parekraf di Bali atau sekitarnya yang terkena imbas pandemi.

"Sebenarnya kebijakan pemerintah ini juga disesuaikan dengan kemampuan perusahaan itu
sendiri dalam mengatur manajemen risiko dan kesehatan di tempatnya," ujar Arsjad kepada
KORAN SINDO di Jakarta, Kamis (30/9).

Kadin Indonesia, menurut Arsjad, sepakat bahwa model kerja hybrid menjadi solusi di tengah
Covid-19 dan nanti selepas pandemi. Apalagi, menurutnya, beberapa negara lain pun sudah
melakukan pekerjaan secara online lebih cepat dan lebih produktif.

Saat ini lingkungan Kadin Indonesia masih menerapkan sistem WFH atau kerja dari rumah untuk
menekan penyebaran virus korona. Keputusan ini diambil Kadin Indonesia menyusul imbauan
Presiden Joko Widodo agar pengusaha memberikan kelonggaran untuk mengurangi ruang gerak
masyarakat di tengah penyebaran wabah virus korona.

"Namun pemberlakuan sistem kerja dari rumah masih terbatas untuk karyawan administrasi.
Pasalnya tak semua sektor cocok dengan sistem kerja di rumah. Misalnya sektor manufaktur
yang mengharuskan pekerja hadir dalam aktivitas produksi," kata dia.

Presiden Direktur PT Indika Energi Tbk ini berpandangan, kebijakan bekerja dari rumah harus
disesuaikan dengan relevansinya terhadap kebutuhan pencegahan wabah di perusahaan dan
perhitungan manajemen risiko terhadap ketahanan perusahaan.

20