Page 54 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021

Demikian, kata Said, jika tuntutannya tersebut tidak didengarkan oleh pemerintah dan para
pengusaha, buruh akan melakukan unjuk rasa serempak di seluruh Indonesia.
Unjuk rasa akan dilakukan di depan kantor Bupati dan Wali kota untuk menuntut tidak
diberlakukannya UMK 2022 dengan UU Cipta Kerja.

"Akan ada aksi unjuk rasa serempak seluruh Indonesia, dan sekarang jumlah di KSPI dan afiliasi
lainnya kita sudah ada di 34 provinsi, kami serempak akan unjuk rasa di depan kantor bupati
walikota menuntut tidak diberlakukan UMK 2022 dengan UU cipta kerja, dan menuntut upah
minimum jenis industri dan kelompok usaha lebih besar dari UMK 2022," tuturnya.

hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker, Dinar Titus Jogaswitani pun menjawab
tuntutan buruh tersebut. Penentuan upah minimum buruh masih mengacu pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Di mana PP tersebut merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

"Sesuai UU Cipta Kerja kenaikan upah minimum berdasarkan variabel inflasi atau Pertumbuhan
Ekonomi (PE) mana yang lebih besar. Kita lihat saja antara dua variabel itu yang nilainya lebih
besar dengan menghitung juga batas atas dan sebagainya batas bawah," jelas Dinar kepada
Liputan6.com, Kamis (30/9/2021).
Memang dalam PP 36 tahun 2021 tersebut, upah ditetapkan berdasarkan formulasi dari kondisi
ekonomi dan ketenagakerjaan, baik meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada
kabupaten kota yang bersangkutan.

Bahkan di dalam pasal 25 ayat 4 dijelaskan, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana
dimaksud meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah.
Di mana penetapan ini bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik.

Tolak UU Cipta Kerja

Namun, KSPI menegaskan menolak penetapan upah minimum pada 2022 memakai UU Omnibus
Law Cipta Kerja. Pihaknya bahkan memastikan diri tidak mengikuti proses pembahasan dan
penetapan UMK 2022 yang dasarnya menggunakan UU Omnibus Law.

KSPI menilai kepala daerah baik bupati atau walikota berhak menetapkan upah sektoral. Hak ini
dikatakan tidak bertentangan dengan UU Omnibus Law.

Penetapan ini nantinya bisa mengacu pada peraturan daerah (perda). "Tidak ada kata-kata upah
minim sektoral dilarang dalam UU Omnibus Law. Tidak ada ayat satupun yang menyatakan upah
minimum sektoral dilarang dengan demikian perda tidak bertentangan sepanjang nilainya lebih
baik dari UU," tegas dia.
Sekjen Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia (Apkulindo), Misbakhun Pradhana menilai
permintaan buruh tersebut memberatkan pengusaha.

"Saya rasa berat buat kami untuk memenuhinya (kenaikan gaji)," katanya kepada Liputan6.com,
Kamis (30/9/2021).

Ia menilai, saat ini sebagian pengusaha masih terdampak oleh pandemi. Jadi, katanya,
pengusaha di berbagai sektor, termasuk juga kuliner masih berusaha untuk bertahan.

53