Page 55 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021

"Sebagai pengusaha yang terkena dampak negatif pandemi, tuntutan ini memberatkan
pengusaha," katanya.
Bahkan, Misbakhun menambahkan, banyak pengusaha melakukan pengurangan karyawan agar
bisa lebih ekonomis.

"Kami ini masih berjuang bagaimana tetap eksis. Kami sudah mengurangi pengeluaran termasuk
pengurangan karyawan agar ekonomis," ujarnya.

Kendati begitu, ia tak menampik bahwa kebutuhan orang setiap tahun akan meningkat. Namun,
kembali ia menyoroti bahwa kondisi saat ini bukan saat yang tepat untuk menentukan kenaikan
upah.

"Kecuali memang sektor industrinya lagi tumbuh. Sangat memungkinkan untuk dilakukan. Misal
farmasi atau rumah sakit swasta," katanya.
Takut Gelombang Ketiga Covid-19 Lebih lanjut, Misbakhun menyebut pihaknya masih dibayang-
bayangi ketakutan adanya gelombang ketiga Covid-19. Artinya, hal itu akan kembali
memperburuk kondisi ekonomi pengusaha.

"Tahun ini bulan April dan Mei memang sudah kelihatan ada perbaikan dibandingkan tahun lalu.
Eh tiba-tiba dihajar gelombang kedua dgn PPKM kemarin jadinya amsiong lagi. Kami juga masih
dibayang-bayangi ketakutan akan adanya gelombang ke-3," katanya.

Sementara itu terkait sikap buruh atau karyawan, ia berharap ada dukungan dari buruh terhadap
perusahaannya.

"Iya, pastinya menunjukkan dukungan ke perusahaan. Pastinya karyawan tahu bagaimana
kondisi keuangan perusahaannya tempat dia bekerja," tukasnya.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, tuntutan
buruh merupakan hal yang wajar dengan pertimbangan empat hal utama.
"Pertama, tidak semua pekerja bahkan yang berada di sektor formal menerima subsidi bantuan
upah dari pemerintah. Karena tidak semua menerima subsidi upah, maka wajar upah minimum
yang naik menjadi social safety nett atau jaring pengaman sosial yang harusnya diperjuangkan
oleh Negara," kata Bhima kepada Liputan6.com pada Kamis (30/9/2021).
Kemudian soal pertimbangan yang kedua, pemulihan ekonomi diperkirakan tidak merata
diseluruh kelompok pendapatan.

"Kelas pekerja akan pulih lebih lambat dibandingkan kelas atas karena sedikitnya tabungan yang
dimiliki, serta tunjangan belum tentu langsung normal dibayarkan seperti sebelum pandemi
COVID-19," papar Bhima.

Ketiga, Bhima menyebutkan, bahwa selama ini pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas
bagi pengusaha seperti UU Cipta Kerja, keringanan berbagai pajak termasuk penurunan PPNBM
kendaraan bermotor, PPh badan, dan insentif pajak lain yang sebagian besar merupakan usulan
pengusaha.

"Artinya, sudah saatnya pemerintah memperdulikan masukan dari kelas pekerja untuk
menaikkan upah minimum," ujarnya.

Kemudian yang terakhir, disebutkan juga bahwa logika kenaikan upah minimum diterapkan di
banyak negara pasca krisis untuk memicu naiknya permintaan agregat. Hal ini pada akhirnya
pertumbuhan ekonomi bisa meningkat diatas proyeksi pemerintah.

54