Page 56 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 OKTOBER 2021
P. 56
"Upah naik, buruh akan belanja lebih banyak, yang untung adalah pengusaha juga karena ada
kenaikan omset. Saya rasa usulan menaikkan upah minimum harus dijadikan bahan
pertimbangan secara matang oleh pemerintah," imbuh Bhima.
Komisi IX DPR RI merespons tuntutan serikat buruh dan pekerja yang meminta kenaikan Upah
Minimum Kabupaten/kota (UMK) tahun 2022 sebesar 7-10 persen. Mereka juga akan menggelar
aksi demo di seluruh daerah untuk menyuarakan tuntutan ini.
Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melkiades Laka Lena meminta agar tuntutan
kenaikan UMK 2022 tersebut disampaikan melalui dialog antara pemerintah, pengusaha, dan
asosiasi buruh.
"Perlu dialog tripartit pemerintah melalui Kemenaker, asosiasi pengusaha, dan asosiasi buruh,
bisa perlu libatkan asosiasi pemda untuk bahas dan sepakati UMK," kata Melki saat dikonfirmasi,
Kamis (30/9/2021).
Melki meminta, baik pengusaha maupun buruh agar berembuk dan tidak saling memaksakan
keinginan, mengingat saat ini masih dalam situasi pandemi Covid-19.
"Harus kedepankan dialog, semua pihak bertemu," katanya.
Lebih lanjut, Politikus Golkar itu meminta para buruh untuk tidak turun ke jalan melakukan aksi
demonstrasi, mengingat situasi pandemi Covid-19 belum usai. Dia mengingatkan bahwa
kerumunan dalam aksi demonstrasi rentan terjadi penularan virus corona.
"Mengingat saat ini pandemi, lebih baim tidak berkerumun. Kedepankan dialog, hindari demo,"
kata Melki menandaskan.
55
