Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020
P. 42
Title DUA PEKAN LAGI, 30 RIBU BURUH DEMO TOLAK OMNIBUS LAW
Media Name tempo.co
Pub. Date 07 Januari 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1292095/dua-pekan-lagi-30-ribu-buruh-demo -tolak-
Page/URL
omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menggelar unjuk rasa atau demo
menolak omnibus law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Demonstrasi tersebut
bakal dilakukan serentak di seluruh Indonesia pada 20 Januari 2020.
"Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di DPR, bertepatan dengan pembukaan sidang
paripurna DPR RI pada awal tahun ini," ujar Presiden KSPI Said Iqbal dalam
keterangan tertulis, Selasa, 7 Januari 2020. Di provinsi lain, aksi akan dipusatkan di
Kantor DPRD atau Kantor Gubernur di masing-masing provinsi.
Menurut Said Iqbal, khusus untuk di DPR, massa yang akan hadir diperkirakan
berjumlah 30 ribu orang buruh. Sedangkan di masing-masing provinsi, demonstrasi
akan melibatkan ribuan orang buruh. Meliputi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah,
Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Utara, Kepuluan Riau,
Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, dan
beberapa provinsi lain.
"Sebelumnya aksi ini kami rencanakan pada 16 Januari 2020 , tetapi karena pada
tanggal itu anggota DPR RI masih berada di dapil, aksi kami undur menjadi tanggal
20 Januari. Bersamaan dengan pembukaan masa sidang DPR RI di awal tahun ini,"
kata Iqbal.
Dalam unjuk rasa ini, Said Iqbal berharap DPR RI bisa mendengarkan aspirasi kaum
buruh untuk menolak pembahasan omnibus law. Sebab, menurut kajian KSPI,
secara substansi, omnibus law cenderung merugikan kaum buruh.
"Kami menilai Omnibus Law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan
menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin,"
ujar Iqbal.
Menurut dia, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum,
menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas
pasar kerja), hingga masuknya TKA yang tidak memiliki skill. Belum lagi persoalan
hilangnya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang
tidak memberikan hak-hak buruh.
Page 41 of 74.
