Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020
P. 37
keterampilan tertentu. TKA yang tidak memiliki keterampilan khusus (unskilled
workers) tidak diperbolehkan bekerja di Indonesia.
Jenis pekerjaannya pun adalah pekerjaan tertentu yang membutuhkan keahlian
khusus yang belum banyak dimiliki pekerja lokal, seperti akuntansi internasional,
maintenance untuk mesin teknologi tinggi, dan ahli hukum internasional.
Selain itu, waktunya dibatasi. Dalam waktu tertentu, misalnya 3 -- 5 tahun, dia
harus kembali ke negaranya. Hal yang lain, setiap TKA harus didampingi oleh
pekerja lokal. Tujuannya adalah, supaya terjadi transfer of job dan transfer of
knowledge, sehingga pada satu saat nanti pekerja Indonesia bisa mengerjakan
pekerjaan sang TKA .
"Dalam omnibus law terdapat wacana, semua persyaratan yang sudah diatur akan
dihapus. Sehingga TKA bisa bebas sebebas-bebasnya bekerja di Indonesia. Hal ini,
tentu saja akan mengancam ketersediaan lapangan kerja untuk orang Indonesia.
Karena pekerjaan yang mestinya bisa diempati oleh orang lokal diisi oleh TKA," ujar
Iqbal.
5. Jaminan sosial terancam hilang
Menurutnya, jaminan sosial yang hilang diakibatkan karena sistem kerja yang
fleksibel. Sebagaimana diketahui, agar bisa mendapat jaminan pensiun dan jaminan
hari tua, maka harus ada kepastian pekerjaan.
"Dengan skema sebagaimana tersebut di atas, jaminan sosial pun terancam hilang.
Khususnya jaminan hari tua dan jaminan pensiun," ungkap Iqbal.
6. Menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha
Dalam omnibus law, juga ada wacana untuk menghilangkan sanksi pidana bagi
pengusaha. Dalam UU 13/2003, disebutkan sanksi pidana bagi pengusaha yang
tidak membayar hak-hak buruh.
Sebagai contoh, pengusaha yang membayar upah di bawah upah minimum, bisa
dipenjara selama 1 hingga 4 tahun. Jika sanksi pidana ini dihilangkan, kata Iqbal,
bisa jadi pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh lebih rendah dari upah
minimum.
"Dampaknya, akan banyak hak buruh yang tidak berikan pengusaha. Karena tidak
ada efek jera," ujar dia.
Page 36 of 74.
