Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020
P. 35
Title INI 6 ALASAN BURUH TOLAK RUU OMNIBUS LAW
Media Name kompas.com
Pub. Date 07 Januari 2020
https://money.kompas.com/read/2020/01/07/112743426/ini-6-alasan-buruh- tolak-ruu-
Page/URL
omnibus-law
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Pemerintah saat ini tengah menggodok RUU Omnibus Law yang mencakup aturan
cipta lapangan kerja dan aturan perpajakan. Aturan ini dibuat untuk mengakomodir
aturan-aturan lama yang dinilai terpecah-pecah dan menghambat sektor ekonomi
untuk berkembang.
Namun, serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) menilai RUU omnibus law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi
dan menciptakan lapangan kerja. Presiden KSPI, Said Iqbal menilai omnibus law
merupakan cara terbaik untuk menghancurkan kesejahteraan para pekerja.
Maka dari itu, kata Iqbal, ada 6 hal yang menjadi poin penolakan dari serikat buruh
terkait dengan RUU Omnibus Law, antara lain sebagai berikut.
1. Menghilangkan upah minimum
Dampak terburuk yang secara langsung dirasakan buruh adalah hilangnya upah
minimum. Hal ini, terlihat, dari keinginan pemerintah yang hendak menerapkan
sistem upah per jam. Dengan kata lain, pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam
seminggu, maka upahnya otomatis akan di bawah upah minimum.
"Memang, ada pernyataan yang mengatakan jika pekerja yang bekerja 40 jam
seminggu akan mendapat upah seperti biasa. Sedangkan yang di bawah itu
menggunakan upah per jam," kata Iqbal, Selasa (7/1/2020).
Iqbal menilai hal ini akan semakin menyengsarakan bagi pekerja yang sakit,
menjalankan ibadah sesuai kewajiban agamanya, atau cuti melahirkan. Dimana
upahnya tidak lagi dibayar karena pada saat itu dianggap tidak bekerja.
Namun demikian, menurutnya, hal ini hanya akal-akalan. Sebab dalam praktik, akan
sangat mudah bagi pengusaha untuk menurunkan jam kerja, sehingga pekerja tidak
lagi bekerja 40 jam. Lagipula, penerapan yang berbeda seperti ini adalah bentuk
diskriminasi terhadap upah minimum.
"Upah minimum adalah upah minimum, berlaku bagi semua warga negara yang
bekerja sebagai jaring pengaman. Tidak ada dua istilah, misalnya upah minimum
bulanan dan upah minimum per jam," terang Iqbal.
Page 34 of 74.
