Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JANUARI 2020

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan,
tidak boleh ada pekerja yang mendapatkan upah di bawah upah minimum. Jika itu
dilakukan, sama saja dengan kejahatan. Pengusaha yang membayar upah di bawah
upah minimum bisa dipidana.

"Karena itu, berdasarkan uraian di atas, sangat terlihat jika pemberian upah per jam
adalah mekanisme untuk menghilangkan upah minimum. Karena ke depan akan
banyak perusahaan yang mempekerjakan buruhnya hanya beberapa jam dalam
sehari," tegasnya.

2. Menghilangkan pesangon

Iqbal menyebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
pernah menggunakan istilah baru dalam omnibus law, yakni tunjangan PHK yang
besarnya mencapai 6 bulan upah. Terkait hal ini, Iqbal mengatakan, dalam UU
Nomor 13 Tahun 2003 masalah pesangon sudah diatur bagi buruh yang terkena
PHK.

Besarnya pesangon adalah maksimal 9 bulan, dan bisa dikalikan 2 untuk jenis PHK
tertentu, sehingga bisa mendapatkan 18 bulan upah. Selain itu, mendapatkan
penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan upah, dan penggantian hak minimal 15
persen dari toal pesangon atau penghargaan masa kerja.

"Dengan kata lain, pesangon yang sudah diatur dengan baik di dalam UU 13/2003
justru akan dihilangkan dan digantikan dengan istilah baru, tunjangan PHK yang
hanya 6 bulan upah. Padahal sebelumnya, buruh berhak mendapatkan hingga 38
bulan upah lebih," ujarnya.

3. Fleksibilitas pasar kerja atau penggunaan outsourcing dan buruh
kontrak diperluas

Dalam omnibus law, dikenalkan istilah fleksibilitas pasar kerja. Iqbal menilai, istilah
ini dapat diartikan tidak adanya kepastian kerja dan pengangkatan karyawan tetap
(PKWTT).

"Jika di UU 13/2003 outsourcing hanya dibatasi pada 5 jenis pekerjaan, nampaknya
ke depan semua jenis pekerjaan bisa di-outsoursing-kan. Jika ini terjadi, masa
depan buruh tidak jelas. Sudahlah hubungan kerjanya fleksibel yang artinya sangat
mudah di PHK, tidak ada lagi upah minimum, dan pesangon dihapuskan," sebut
Iqbal.

4. Lapangan pekerjaan yang tersedia berpotensi diisi Tenaga Kerja Asing
(TKA) Unskill

Terkait TKA, dalam UU 13/2003, penggunaan TKA harus memenuhi beberapa
persyaratan. Antara lain, TKA hanya boleh untuk pekerjaan yang membutuhkan

Page 35 of 74.