Page 36 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 36
mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin
peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket.
Tenaga Ahli Kedeputian III KSP Panji Winentya Ruki menjelaskan terkait temuan KPK tersebut.
Menurut dia, kesiapan memberikan jasa platform digital untuk pelatihan keterampilan daring
Conline) maupun luring (offline) sesuai dengan Permenko tentang Prakerja. Selain itu, dalam
kajiannya, KPK menyebut bahwa yang melakukan kurasi final dan menetapkan lembaga
pelatihan adalah Manajemen Pelaksana. "Negara hadir di situ," ujarnya menegaskan.
dian iath risalah/anlara ed: ilham tirta
