Page 35 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020

KPK: KARTU PRAKERJA BERMASALAH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan
program kartu prakeija. Namun, komisi antirasuah hanya memberikan rekomendasi kepada
pelaksana kartu prakeija tanpa mengungkap temuan delik hukum mengingat program itu telah
berjalan.

'Kami menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana (program
kartu prakerja) sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program
tersebut," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK .Jakarta, Kamis (18/6).

KPK memaparkan sejumlah temuan sekaligus dengan rekomendasi masing-masing terkait
pelaksanaan program yang memakan anggaran Rp 20 triliun tersebut. Pertama, terkait proses
pendaftaran.

Kementerian Tenaga Keija (Kemena-ker) dan BPJS Ketenagakerjaan telah mendata pekeija yang
terkena pemutusan hubungan kerja dan sudah dipadankan dengan nomor induk kependudukan
(NIK).

Sebanyak 1,7 juta orang pekeija ter-dampak masuk *whitelist Faktanya, hanya sebagian kecil
dari whitelist tersebut yang mendaftar secara daring, yaitu hanya 143 ribu orang. Sementara,
peserta yang mendaftar untuk tiga gelombang, yaitu 9,4 juta orang, bukanlah target program
tersebut.

"Rekomendasi pertama, peserta yang disasar pada whitelist, tidak perlu mendaftar daring,
melainkan dihubungi manajemen pelaksana sebagai peserta program," ujar Alexander.

Masalah kedua, manajemen pelaksana kartu prakerja menggunakan fitur face recognition untuk
kepentingan pengenalan peserta dengan anggaran Rp 30,8 miliar. KPK menilai itu sangat tidak
efisien. KPK merekomendasikan agar cukup menggunakan NIK sehingga tidak perlu fitur lain
yang mengakibatkan penambahan biaya.

Konflik kepentingan

Selanjutnya, keija sama program prakeija dengan delapan platform digital tidak melalui
mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kedelapan platform digital itu adalah
Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Pintaria, Skill Academy, MauBelajarApa, dan
Kementerian Tenaga Keija.

KPK juga menemukan adanya konflik kepentingan antara lima dari delapan platform digital dan
lembaga penyedia pelatihan. Kelimanya adalah Skill Akademy (Ruangguru); Pintaria
(HarukaEdu), Sekolahmu, MauBelajarApa.com, dan Pijar Mahir.

Sebanyak 250 dari 1.895 pelatihan dinilai bermasalah karena lembaga pelatihan juga merupakan
platform digital atau kolaborator dalam program kartu prakerja. "Dengan demikian, 250
pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya," ujar Alexander menegaskan.

KPK menemukan, pelatihan yang memenuhi syarat hanya 13 persen dari 1.895 pelatihan yang
tersedia. "Dari 1.895 pelatihan, kita ambil contoh 327 pelatihan secara acak, lalu kita cek di
internet ada tidak yang menyediakan secara gratis? Ternyata, 89 persen ada! Nama dan kon-
tennya saja yang berbeda, jadi hanya 11 pesen dari pelatihan yang benar-benar pantas dibayar
atau hanya sekitar 200 pelatihan," kata Pahala.

KPK merekomendasikan agar penentuan kelayakan materi melibatkan pihak yang kompeten
serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis. Kemudian, materi yang teridentifikasi gratis
harus dikeluarkan dari daftar pelatihan. Terakhir, pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki