Page 33 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 33
UPAH MINIMUM DI RUU CIPTA KERJA BISA BERDAMPAK BAIK
JAKARTA -- Pengamat ketenagakerjaan dari Indoensian Consultant at Law (IClaw), Hemasari
Dharmabumi, mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja mempunyai dampak
positif terhadap buruh. Menurutnya, salah satunya ada pada peraturan upah minimum karena
akan memberi jaminan kesejahteraan bagi pekerja.
"Menurut saya ketentuan upah minimum di dalam RUU Cipta Kerja itu akan berdampak positif
untuk beberapa hal," ungkap Hemasari melalui sambungan telepon, Kamis (18/6).
Dia menjelaskan, hanya akan ada dua jenis upah minimum yang diatur dalam RUU Cipta Kerja,
yaitu upah minimum provinsi dan industri padat karya. Untuk upah minimum kewilayahan,
seperti upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK),
akan hilang.
"Indonesia sekarang ini terdapat lebih dari 333 jenis upah minimum. Satu provinsi seperti Jawa
Barat itu mempunyai 28 jenis upah minimum karena kabupaten/kota masing-masing punya
upah minimum dengan nilai yang berbeda dan ini membingungkan," kata dia.
Menurut Hemasari, RUU Cipta Kerja akan mengembalikan tujuan utama dari upah minimum
sebagai jaring pengaman. Di sana juga akan diatur upah minimum berlaku bagi pekerja atau
buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
"Kalau sekarang kan bukan safety net (jaring pengaman). Upah minimum mengejar
kesejahteraan. Sehingga, karena upah minimum itu saking tingginya, maka kemudian para
pekerja dan yang sudah bekerja puluhan tahun pun dapetnya upah minimum itu," jelas dia.
Ia juga menjelaskan, upah minimum seharusnya menjadi patokan upah untuk orang yang
bekerja pada masa percobaan atau di bawah satu tahun. Untuk pekerja yang sudah bekerja
lebih dari waktu tersebut, upahnya tidak boleh sama dengan upah minimum, harus di atas upah
minimum dengan skala upah.
"Bagaimana cara menetapkannya upah yang diatas upah minimum itu? UU mengatakan
dirundingkan antara buruh dan perusahaan. Buruh itu bisa langsung, bisa lewat perwakilan atau
bisa lewat serikat pekerja. Jadi fungsi perundingan itu yang nomer satu nanti," katanya.
