Page 31 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 JUNI 2020
P. 31
Alex, sapaan Alexander Marwata, mengatakan, metode pelatihan secara daring tidak efektif dan
merugikan negara karena hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas
penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta.
Selain itu, dari 1.895 pelatihan yang tayang dalam program kartu prakerja, hanya 24% atau
sekitar 457 pelatihan yang memenuhi syarat sebagai materi pelatihan. Selanjutnya, dari 457
pelatihan itu, hanya 55% dari 457 pelatihan yang dapat diberikan secara daring. "Sisanya harus
dilakukan secara of fline dan kombinasi," katanya.
Dalam kajian ini, KPK juga menemukan lembaga pelatihan telah menerbitkan sertifikat meski
peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.
"Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang
sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," kata
Alex.
Atas temuan-temuan tersebut, KPK merekomendasikan agar pelaksanaan pelatihan metode
daring dilakukan secara interaktif untuk menjamin peserta menyelesaikan seluruh paket
pelatihan. KPK juga meminta manajemen pelaksana memperbaiki sistem untuk menjamin
terlaksananya sistem pelatihan dan pembayaran insentif sesuai dengan Permenko Nomor 03
Tahun 2020. Terkait konten pelatihan, KPK merekomendasikan manajemen pelaksana untuk
menyusun kurasi materi pelatihan dalam bentuk petunjuk teknis dengan melibatkan ahli yang
kompeten.
Selain itu, manajemen pelaksana wajib memastikan bahwa materi pelatihan tidak tersedia
secara gratis di internet.
"KPK juga merekomendasikan Pelibatan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam
penyusunan standar materi pelatihan dan sertifikasi pelaksana program," katanya.
(b1).
