Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2019

"Itu indikator paling konkrit yang bisa dipahami masyarakat dan bisa menjadi alat
ukur untuk menilai kesuksesan di daerah," katanya.

Menaker Hanif mengungkapkan hasil IPK Tahun 2019 sebesar 61,06 meningkat 0,25
dibandingkan IPK tahun 2018 sebesar 60,81. Kenaikan tersebut terjadi pada enam
indikator utama, yaitu perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja;
pelatihan dan kompetensi kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja dan
jaminan sosial tenaga kerja.

"Peningkatan tersebut menunjukkan kemajuan cukup baik dalam pembangunan
ketenagakerjaan di seluruh provinsi. Salah satu hal yang mendorong kenaikan IPK
adalah meningkatnya kesadaran Pemda akan pentingnya perencanaan
ketenagakerjaan dan pengembangan unit-unit pelatihan kerja berbasis komunitas,"
kata Menaker.

Menaker Hanif menambahkan pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian
integral dari pembangunan nasional memiliki empat tujuan utama. Yakni
pendayagunaan angkatan kerja, pemerataan kesempatan kerja, perlindungan
tenaga kerja, dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

"Pencapaian keempat tujuan tersebut harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara
berkesinambungan," katanya.

Hanif berharap hasil pengukuran IPK ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak
dalam mengembangkan ketenagakerjaan dan seluruh unit kerja di Kemnaker
menjadikan hasil penilaian IPK sebagai acuan dalam melakukan pembinaan,
penyusunan program dan kegiatan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.

"Diharapkan juga bahwa kegiatan ini mampu mendorong percepatan pembangunan
ketenagakerjaan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Menaker.

Atas prestasi kepala daerah tersebut, Hanif memerintahkan jajarannya di masing-
masing untuk untuk menunjukkan mekanisme reward dan punishmant-nya dan
bukan hanya pemberian penghargaan ini cuma judulnya kertasnya saja.

"Kalau ada penghargaan dan pengakuan atas kinerja Pemda, minimal anggarannya
juga ditambah untuk ke daerahnya. Kalau yang tidak berprestasi, apalagi mengalami
penurunan, turunkan juga anggarannya. Itu baru fair sehingga ini bisa menjadi
insentif," kata Menaker.

Kabarenbang Kemnaker Tri Retno Isnaningsih mengatakan hasil pengukuran
diperoleh data Pemprov dengan IPK kategori "Menengah Atas"atau IPK di atas
66,00 bertambah menjadi 7 provinsi, naik 1 provinsi dari tahun 2018.

"Sedangkan provinsi berkategori "Rendah" atau IPK di bawah 50,00 berkurang
menjadi 1 provinsi, dibandingkan tahun 2018 sebanyak 2 provinsi, " katanya

Page 100 of 116.