Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2019
P. 104
untuk lulusan SMK maupun politeknik. Menteri 47 tahun itu mengakui, partisipasi
industri untuk menggandeng lembaga pendidikan masih rendah.
Namun, bukan berarti selama ini pemerintah berdiam diri. Pemerintah memberikan
super deduction tax kepada pelaku industi yang mau terlibat dalam pendidikan
vokasi. Yakni, memberikan insentif pengurangan pajak hingga 200 persen dari
jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan untuk
menghasilkan inovasi.
"Dari kebijakan itu supaya perusahaan industri makin bergairah untuk terlibat dalam
investasi SDM itu," terang Hanif. Dari program itu, nantinya terciptalah tenaga kerja
yang memiliki kemampuan yang baik, berpendidikan tinggi, dan sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja. Makanya, perlu ada kerja sama lintas kementerian,
khususnya, Kemendikbud dan Kemenristekdikti.
"Mau lulusan dari jalur apapun, pendidikan formal maupun vokasi intinya harus
sesuai kebutuhan pasar kerja," tandas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud M.
Bakrun mengakui pertumbuhan jumlah SMK belum diiringi dengan peningkatan
kualitas. Monitoring dan evaluasi, lanjut dia, sangat penting untuk mendukung
program revitalisasi pendidikan vokasi.
Tahun 2020, Kemendikbud memiliki target merevitalisasi 557 SMK di semua
daerah.Revitalisasi meliputi perbaikan fasilitas gedung, laboratorium, bengkel
workshop, hingga penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri.
Kemendikbud juga mewacanakan pemasaran lulusan SMK untuk menjadi tenaga
kerja di luar negeri. Pihaknya sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan
BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).
Mereka melakukan pilot project pada tiga daerah. Indramayu (Jabar), Cilacap
(Jateng), dan Ponorogo (Jatim). "Fokus negaranya ke Jepang, karena negara itu
memang sedang membutuhkan tenaga kerja. Untuk SMK apa kami sedang kaji,"
ujarnya.
Page 103 of 116.
