Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 OKTOBER 2019
P. 108
Mengenai Permenaker 229 Tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat
diduduki oleh tenaga kerja asing, Hanif mengatakan, peraturan tersebut adalah
bentuk penyederhanaan perizinan bidang ketenagakerjaan, bukan untuk
memperluas masuknya tenaga kerja asing.
"Jadi semua perizinan di Indonesia harus disederhanakan biar enggak ribet. Mulai
dari ngurus KTP, SIM, termasuk perusahaan yang mau ngurus tenaga kerja asing.
Jadi jangan bilang ini soal investasi, enggak. Semua bentuk layanan publik harus
cepat, mudah dan murah sehingga efektif," kata dia.
Dia mengatakan Permenaker tersebut ada penyederhanaan dari 19 keputusan
menteri tentang jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing.
Selain itu, aturan tersebut juga dibuat untuk mengatur jabatan di sektor industri
yang sedang berkembang, seperti sektor industri kreatif dan digital yang belum ada
aturannnya.
"Ada juga jabatan baru yang dulunya tidak ada, atau jabatannya sama namanya,
tetapi di bidang yang berbeda. Sehingga itu semua dilihat seperti banyak
(memberikan kesempatan bagi tenaga kerja asing)," kata dia
Page 107 of 116.
