Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 115
Title KSPI AKAN TEMPUH JALUR HUKUM JIKA RUU OMNIBUS LAW SAH
Media Name jawapos.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://www.jawapos.com/nasional/16/02/2020/kspi-akan-tempuh-jalur-huk um-jika-
Page/URL
ruu-omnibus-law-sah/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menempuh jalur hukum dengan
mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi (MK) apabila Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR).
Hal itu dilakukan karena bertentangan dengan rencana pemerintah yang
menginginkan perekonomian tumbuh, tapi mengorbankan kesejahteraan para
pekerja. Salah satu contohnya adalah menghilangkan pasal yang mengatur tentang
upah minimum yang terdapat dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.
"Secara hukum kami akan melakukan judisial review formil untuk membatalkan
undang-undang itu ke MK. Judisial review untuk materil juga akan kami sampaikan
terkait pasal mana saja yang akan kami minta dibatalkan ke MK," kata Presiden
KSPI Said Iqbal di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2).
Menurutnya, jalur hukum merupakan langkah tepat untuk membatalkan disahkan-
nya RUU tersebut. Pemerintah pun tidak boleh melarang, sebab hal ini merupakan
hak warga negara. "Buruh merupakan warga negara yang terdampak dengan sikap
pemerintah yang sangat kapitalisme dengan dunia tenaga kerja," tutur dia.
Penentangan itu kian kuat dengan rencana KSPI untuk melakukan aksi besar-
besaran penolakan RUU Omnibus Law. Sebab, peraturan yang dirasa merugikan ini
menyinggung seluruh pekerja di Indonesia. "(Aksi) selama pembahasan di DPR
kalau dipaksa (setuju) untuk merugikan buruh tadi, aksi nasional, aksi daerah, dan
yang berkemungkinan dengan komponen yang lebih luas," kata dia.
Bahkan, mahasiswa sebagai penerus bangsa disebut tidak mempunyai masa depan
dengan berlakunya kebijakan tersebut. Pasalnya, para pekerja tidak dilindungi oleh
UU, bahkan perusahaan outsourcing yang sebelumnya sektornya dibatasi, dalam
draf tersebut dibebaskan sektornya.
"Kawan mahasiswa tidak punya masa depan, ibu-ibu dan bapak-bapak terancam
mengeluarkan dana tinggi untuk sekolahkan anaknya tidak mempunyai kepastian
kerja untuk anaknya. Indonesia terancam darurat kesejahteraan buruh," pungkas
dia.
Page 114 of 336.
