Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 110
tetap ada," imbuhnya.
Dia pun memaparkan adanya sembilan alasan KSPI menolak RUU Cipta Kerja.
Sembilan alasan itu adalah: 1. Hilangnya upah minimum 2. Hilangnya pesangon 3.
Penggunaan outsourcing yang bebas, semua jenis pekerjaan dan waktu yang tidak
terbatas 4. Penggunaan karyawan kontrak yang bebas 5. Jam kerja yang
'eksploitatif' 6. Potensi penggunaan TKA buruh kasar 7. PHK yang dipermudah 8.
Hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh, khususnya jaminan kesehatan dan
jaminan pensiun 9. Sanksi pidana dihilangkan (zap/dnu) kspi omnibus law ruu
ciptaker.
Said berpendapat RUU ini berpotensi memperdagangkan manusia. Dia juga
menyebut RUU ini justru menguntungkan tenaga kerja asing (TKA), yang akan
bebas masuk ke Indonesia dengan adanya RUU ini.
"RUU ini jelas bahwa agen outsourcing resmi diberikan negara. Bayangin, gila, agen
outsourcing berarti memperdagangkan manusia. Itu diberi ruang resmi sama
konstitusi. Agen outsourcing nggak ada otaknya itu, pemerintah dan pengusaha itu,
saya nggak tahu ya siapa yang dimaksud pemerintah dan pengusaha. Tapi kalau
baca RUU itu nggak ada otak, memberi ruang orang memperjualbelikan dalam
bentuk agen itu dikasih, dibenarkan oleh konstitusi," katanya.
"Sekarang kita jelaskan detailnya, memang di situ (draf) dibilang ada upah
minimum, tapi itu bohong semua. Diputar-putar. Ini konseptor pembuat undang-
undang hebat ini, dibuat pisah-pisah. Pasalnya dipecah seolah-olah di UU Nomor 13
tetap ada," imbuhnya.
Dia pun memaparkan adanya sembilan alasan KSPI menolak RUU Cipta Kerja.
Sembilan alasan itu adalah:
1. Hilangnya upah minimum
2. Hilangnya pesangon
3. Penggunaan outsourcing yang bebas, semua jenis pekerjaan dan waktu yang
tidak terbatas
4. Penggunaan karyawan kontrak yang bebas
5. Jam kerja yang 'eksploitatif'
6. Potensi penggunaan TKA buruh kasar
7. PHK yang dipermudah
8. Hilangnya jaminan sosial bagi pekerja buruh, khususnya jaminan kesehatan dan
jaminan pensiun
9. Sanksi pidana dihilangkan
Page 109 of 336.
