Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 109
Title TOLAK OMNIBUS LAW CIPTAKER, KSPI ENGGAN BERDISKUSI DENGAN PEMERINTAH
Media Name detik.com
Pub. Date 16 Februari 2020
https://news.detik.com/berita/4901309/tolak-omnibus-law-ciptaker-kspi- enggan-
Page/URL
berdiskusi-dengan-pemerintah
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak duduk bersama
dengan pemerintah untuk membahas omnibus law RUU Cipta Kerja . KSPI
mengatakan tidak akan pernah mau berdiskusi soal RUU ini karena mereka tegas
menolak RUU itu.
"Jadi kami tidak pernah diundang, tidak pernah dimintai pandangan, tidak juga
bersedia masuk ke dalam tim. Dengan demikian, melalui kawan-kawan media,
dengan tegas kami menyatakan tidak pernah dan tidak akan masuk ke tim Menko
Perekonomian dalam bahasan RUU Cipta Kerja omnibus law yang drafnya sudah
resmi disampaikan Menko Perekonomian, perwakilan pemerintah, kepada pimpinan
DPR. KSPI tidak bertanggung jawab satu pasal pun terhadap isinya," tutur Presiden
KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Hotel Mega
Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (16/2).
Said mengatakan pihaknya akan menemui pimpinan DPR untuk membahas perihal
RUU ini. Dia menyebut banyak sekali pasal dalam RUU itu yang tidak sesuai dengan
hak pekerja.
"KSPI akan menempuh jalur bersama DPR untuk memberikan pandangan-
pandangan dan masukannya dengan sebuah sikap setelah mempelajari draf.
Akhirnya terbukti apa yang dikhawatirkan KSPI, pesangon yang dihapus, upah
minimum yang dihapus, outsourcing yang bebas terhadap hal lainnya, dan beberapa
hal lainnya yang terbukti benar. Oleh karena itu, KSPI menolak," tegasnya.
"RUU ini jelas bahwa agen outsourcing resmi diberikan negara.
Bayangin, gila, agen outsourcing berarti memperdagangkan manusia. Itu diberi
ruang resmi sama konstitusi. Agen outsourcing nggak ada otaknya itu, pemerintah
dan pengusaha itu, saya nggak tahu ya siapa yang dimaksud pemerintah dan
pengusaha. Tapi kalau baca RUU itu nggak ada otak, memberi ruang orang
memperjualbelikan dalam bentuk agen itu dikasih, dibenarkan oleh konstitusi,"
katanya.
"Sekarang kita jelaskan detailnya, memang di situ (draf) dibilang ada upah
minimum, tapi itu bohong semua. Diputar-putar. Ini konseptor pembuat undang-
undang hebat ini, dibuat pisah-pisah. Pasalnya dipecah seolah-olah di UU Nomor 13
Page 108 of 336.
