Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 FEBRUARI 2020
P. 105
enggak jeli, pasti dianggapnya masih ada, padahal enggak ada hilang semua,"
pungkasnya.
Lebih lanjut, Iqbal juga menegaskan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Cilaka) ini
sangat jelas kontroversialnya, dan bisa dianggap telah melanggar konstitusi yang
ada. Apalagi Indonesia disebut sebagai negara hukum.
"Itu namanya bukan negara demokrasi dan bukan negara yang Rechtsstaat (negara
hukum)," terangnya di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu (16/2).
Ia menyebutkan hal itu bukan tanpa maksud, sebab setiap UU harus didiskusikan
bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini, pemerintah disebut telah
menentang hukum.
"Setiap produk hukum harus didiskusikan dengan perwakilan rakyat atau DPR, tapi
sekarang pemerintah ingin mengambil domain DPR dan itu melanggar negara
hukum dan itu adalah negara diktator, itu kita menentangnya," tegasnya.
Sebagai informasi, berikut isi dari Pasal 170 Draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja: 1.
Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana
di maksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah
Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau
mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-
Undang ini.
2. Perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
3. Dalam rangka penetapan Peraturan Pemerintah sebagaimana di maksud pada
ayat (2), Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia.
Page 104 of 336.
